TANGERANG SELATAN – Kepastian hak atas tanah dan tata ruang menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Keduanya tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi investor, tetapi juga mendukung transaksi bisnis, pembiayaan, dan optimalisasi penerimaan daerah.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, saat menjadi keynote speaker dalam Banten Investment Forum 2026 di Kota Tangerang Selatan, Jumat, 9 Oktober 2026.
“Pertanahan dan tata ruang memiliki peran penting sebagai bagian dari infrastruktur dasar perekonomian. Kepastian hak atas tanah mendukung transaksi dan pembiayaan, tata ruang memberikan arah pemanfaatan wilayah, sementara pelayanan yang efisien membantu memperlancar kegiatan investasi,” ujar Ossy di hadapan peserta forum yang berasal dari sejumlah lembaga pemerintah, pelaku dunia usaha, lembaga keuangan, dan investor.
Provinsi Banten memiliki sejumlah keunggulan untuk menarik investasi, mulai dari letak geografis yang strategis, perkembangan kawasan industri, hingga dukungan infrastruktur transportasi dan logistik. Dalam mendukung potensi tersebut, Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten berperan melalui penyediaan layanan pertanahan.
Berdasarkan data Kanwil BPN Provinsi Banten yang disampaikan Ossy, sekitar 3,75 juta bidang tanah di provinsi itu telah bersertipikat. Sementara itu, hingga awal Oktober 2026, nilai Hak Tanggungan yang didaftarkan di Banten mencapai Rp58,87 triliun.
“Selain itu, hingga awal Oktober 2026, Hak Tanggungan yang didaftarkan di Banten mencapai Rp58,87 triliun, PNBP layanan pertanahan di Banten juga mencapai Rp225,2 miliar dan BPHTB sebesar Rp1,35 triliun. Ini menunjukkan pelayanan pertanahan turut berkontribusi terhadap penerimaan negara sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Banten,” jelasnya.
Angka tersebut menunjukkan bahwa layanan pertanahan memiliki peran yang lebih luas daripada administrasi kepemilikan tanah. Kepastian hak atas tanah juga dapat mendukung akses pembiayaan melalui Hak Tanggungan, sedangkan penerimaan dari layanan pertanahan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) turut menopang keuangan negara dan daerah.
Untuk memperkuat iklim investasi, Pemerintah Provinsi Banten, Kanwil BPN Provinsi Banten, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten telah menandatangani komitmen bersama terkait investasi.
Gubernur Banten Andra Soni, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Sofwan Kurnia turut hadir dalam forum yang mengusung tema “Mengoptimalkan Potensi Penyangga Megapolitan melalui Investasi Berkualitas dan Penguatan Ekosistem UMKM untuk Mendorong Daya Saing Banten”.
Menanggapi komitmen tersebut, Ossy berharap kerja sama lintas instansi dapat diarahkan pada tiga agenda utama. Ketiganya meliputi kepastian tata ruang dan penguatan iklim investasi, integrasi data dan optimalisasi pendapatan daerah, serta transformasi pelayanan dan penguatan kepercayaan publik.
“Saya sangat mendukung upaya ini, salah satu capaian yang berhasil contohnya adalah integrasi NIB dan NOP yang tentunya akan dapat meningkatkan fiskal dari daerah provinsi maupun kabupaten kota. Semoga komitmen bersama ini bisa berjalan dengan baik dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) menjadi salah satu upaya yang diharapkan dapat memperkuat keterhubungan data pertanahan dan perpajakan. Integrasi tersebut berpotensi mendukung optimalisasi penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy didampingi Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Dedi Noor Cahyanto dan Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin.