Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai merumuskan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) dengan pendekatan berbasis kewilayahan. Langkah itu dibahas dalam diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantah se-Indonesia yang digelar secara daring.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, mengatakan transformasi tersebut diperlukan agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif di tengah keragaman kondisi wilayah di Indonesia.
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy dalam rapat yang berlangsung secara daring pada Senin (11/05/2026).
Saat ini, struktur organisasi di Kantah masih dibangun dengan pendekatan tematik melalui pembagian seksi berdasarkan fungsi dan layanan teknis. Struktur itu mencakup Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Dalam tahap awal perumusan transformasi organisasi tersebut, Wamen Ossy meminta seluruh jajaran melakukan kajian secara matang agar perubahan yang disusun mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, tepat, dan responsif. Menurut dia, pendekatan kewilayahan diharapkan membuat Kantah lebih adaptif terhadap dinamika di lapangan tanpa mengesampingkan aspek teknis.
“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu, misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertipikasi, penataan ruang, potensi sengketa dan sebagainya. Saat ini, OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi/teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelas Wamen Ossy.
Dalam paparannya kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kepala Kantah Kabupaten/Kota, serta jajaran yang mengikuti pertemuan daring, Wamen Ossy menyebut pendekatan OTK berbasis wilayah berpotensi memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, hingga mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi kemudian dianggap sebagai penanganan secara sektoral, tapi harus menyeluruh, tidak lagi ini hanya urusan pengukuran, urusan pendaftaran, semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tutur Wamen Ossy.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi hingga ke tingkat Kanwil dan Kantah. Menurut dia, spesialisasi kerja, koordinasi antarfungsi, serta rantai komando yang terstruktur menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi pelayanan di lingkungan ATR/BPN.
“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yg terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” pungkas Sekjen ATR/BPN.