Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui pembangunan permukiman hunian vertikal dan kota satelit dengan menyiapkan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengatasi kepadatan di kota-kota besar sekaligus memperluas akses hunian.
“Kami dari Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Namun, pada tahap berikutnya juga kita siapkan pengembangan kota baru sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di kota-kota besar,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/04).
Ia menjelaskan, lahan yang telah diidentifikasi tersebar di sejumlah wilayah strategis, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi. Berdasarkan data awal, total indikasi lahan yang telah terdata mencapai lebih dari 129 ribu hektare.
“Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare,” terang Menteri Nusron.
Dalam implementasinya, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, pengembangan kota satelit dirancang dengan kebutuhan lahan yang lebih luas guna menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar kota utama.
“Untuk Kota Satelit, kebutuhan lahannya minimal antara 30 hingga 120 hektare per lokasi. Sedangkan, untuk pengembangan kawasan tertentu bisa mencapai 100 hektare atau lebih,” lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa ketersediaan lahan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program pembangunan perumahan nasional, termasuk target pembangunan 3 juta rumah.
“Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia,” ujarnya.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, antara lain Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, bersama jajaran Kementerian PKP.