Wamen Ossy Berharap ATR/BPN Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif

Terbit:

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya mempertahankan predikat Badan Publik Informatif dalam penilaian keterbukaan informasi publik 2026. Predikat tersebut telah diraih kementerian ini selama lima tahun berturut-turut.

Harapan itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, setelah mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Ossy.

Predikat Informatif merupakan kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator komitmen ATR/BPN dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, terbuka, dan tepercaya melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Baca Juga:

Uji Publik KIP 2026 merupakan tahap presentasi sekaligus penilaian akhir dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik. Tahapan ini diikuti kementerian dan lembaga yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk ATR/BPN.

Ossy mengatakan keterbukaan informasi tidak berarti seluruh data pemerintah dapat dipublikasikan tanpa batas. Ada informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat, tetapi ada pula informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, badan publik harus menjelaskan secara transparan informasi yang dapat diakses masyarakat serta dasar hukum atas informasi yang dikecualikan.

“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tutur Wamen Ossy.

Menurut dia, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak, prosedur, dan mekanisme pelayanan pertanahan. Upaya tersebut juga perlu diikuti dengan perbaikan kualitas layanan, terutama dalam memberikan kepastian waktu penyelesaian kepada masyarakat.

Salah satu inovasi yang dikembangkan ATR/BPN adalah layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS), yang kini dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Selain itu, kementerian tersebut meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal dengan target penyelesaian paling lama 12 hari hingga terbitnya Peta Bidang Tanah (PBT).

“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkas Wamen Ossy.

Dalam kegiatan tersebut, Ossy didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, beserta jajaran.

Bagikan:

Artikel terkait

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Advertisement

Terpopuler

Hasil Nyata di Kunker Perdana: Bantuan Gubernur Sulut Sudah Masyarakat Manfaatkan

Advetorial

Kejari Minsel Tetapkan Mantan Kadis PMD Mitra Tersangka Kasus Korupsi

Berita

HSS Tagulandang Cetak Sejarah, Raih Juara II Piala Soeratin U15 PSSI...

Sitaro

Suksesi Sekda Sangihe Bergulir, 2 Pejabat Mundur dari Persaingan

Sangihe

Meski Belum Berlari, Sangihe Terus Melangkah di Tangan TUARI

Suara Redaksi

Terkini