JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) terhadap perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengelompokan tersebut menjadi dasar pemerintah menentukan bentuk sanksi, mulai dari pembatalan seluruh HGU hingga pembatalan sebagian hak atas tanah.
Penetapan klaster dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain kondisi lahan, luas area terbakar, riwayat kebakaran, pemenuhan kewajiban pemegang hak, serta status perizinan dan hak atas tanah masing-masing perusahaan.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, dari 11 perusahaan yang menjadi sasaran penertiban, pemerintah menemukan kondisi dan tingkat pelanggaran yang berbeda. Karena itu, penanganannya dibagi ke dalam lima klaster.
“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (09/11/2026).
Klaster pertama mencakup tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan. Ketiganya adalah PT NMIB dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM dengan dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Rekomendasi pembatalan seluruh HGU tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Di antaranya, luas lahan yang terbakar melebihi 50 persen, kebakaran terjadi berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan serta mitigasi kebakaran, hingga ketidakpatuhan perusahaan terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak.
Klaster kedua terdiri atas satu perusahaan, yakni PT BSLT yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Perusahaan tersebut memiliki HGU seluas sekitar 2.300 hektare yang masa berlakunya telah berakhir pada 2020. Dengan demikian, tanah tersebut dipastikan akan diambil alih oleh negara.
Sementara itu, klaster ketiga mencakup tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU. Ketiganya adalah PT ANI dengan luas sekitar 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Nusron juga merekomendasikan pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mengevaluasi IUP yang telah dimiliki perusahaan.
“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada kegiatan perkebunannya,” terang Menteri Nusron.
Adapun klaster keempat mencakup perusahaan yang direkomendasikan untuk pembatalan sebagian HGU. Pertimbangannya, luas lahan yang terbakar kurang dari 50 persen. Perusahaan tersebut adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 1.510 hektare.
Klaster kelima terdiri atas tiga perusahaan yang masih menjalani pendalaman. Ketiganya adalah PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pemerintah masih melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan pengukuran untuk memastikan tingkat pelanggaran masing-masing perusahaan. Hasil pemeriksaan itu akan menjadi dasar penentuan apakah pembatalan HGU dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian.
“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Menteri Nusron.
