JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Timor-Leste dalam pengelolaan dan administrasi pertanahan. Peluang tersebut dibahas saat Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menerima kunjungan delegasi Kementerian Kehakiman Timor-Leste di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Delegasi tersebut dipimpin Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios. Pertemuan itu menjadi ajang pertukaran pengetahuan mengenai sistem administrasi pertanahan di Indonesia sekaligus penjajakan kerja sama untuk memperkuat kapasitas kelembagaan kedua negara.
Wamen Ossy mengatakan, perbedaan sistem dan regulasi bukan penghalang bagi kedua negara untuk membangun hubungan kerja sama. Menurut dia, pertukaran pengalaman menjadi langkah awal untuk saling memahami tata kelola pertanahan masing-masing negara.
“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Wamen Ossy.
Dalam pertemuan tersebut, Ossy memaparkan tugas Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang. Salah satu tugas utama kementerian adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
Dia menjelaskan, sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara umum mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kedua kegiatan tersebut menjadi fondasi dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Ossy menilai pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Timor-Leste. Karena itu, Kementerian ATR/BPN membuka ruang untuk melanjutkan pembahasan dan pertukaran praktik terbaik di sejumlah bidang.
“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ungkapnya.
Delegasi Timor-Leste juga menaruh perhatian pada persoalan teknis, terutama penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, menjelaskan mekanisme pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum 1997 serta berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Paulo Remedios hadir bersama Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares. Keduanya menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN.
Meski memiliki sistem dan kerangka regulasi berbeda, Paulo berharap pengalaman Indonesia dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahan.
Ia juga berharap komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terus berlanjut. Menurut Paulo, pertukaran pengalaman tersebut memberikan wawasan bermanfaat bagi pemerintah Timor-Leste, terutama dalam memperkuat kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pengembangan kerja sama kedua negara dalam membangun sistem pengelolaan pertanahan yang lebih baik.
