JAKARTA – Sertipikat tanah yang masih tercatat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila belum dialihkan kepada ahli waris. Selain menghambat pemanfaatan aset, kondisi tersebut juga dapat memicu sengketa kepemilikan di kemudian hari.
Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ana Anida, menjelaskan bahwa penundaan pengurusan peralihan hak karena pewarisan dapat membatasi pemanfaatan tanah oleh keluarga yang ditinggalkan.
“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” kata Ana Anida saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (06/11/2026).
Menurut Ana, persoalan bisa semakin kompleks apabila pemegang sertipikat telah meninggal dunia, sementara pengurusan peralihan hak belum dilakukan hingga ahli waris tingkat pertama juga meninggal dunia.
Dalam kondisi tersebut, hak atas tanah harus diteruskan kepada ahli waris pengganti. Jumlah pihak yang terlibat dalam proses pewarisan pun bertambah. Akibatnya, pengambilan keputusan terkait tanah tersebut menjadi lebih rumit karena membutuhkan persetujuan seluruh ahli waris yang berhak.
Penundaan balik nama sertipikat melalui pewarisan juga dapat menghambat transaksi pertanahan, baik dalam proses peralihan hak maupun pembebanan Hak Tanggungan. Sebab, transaksi atas tanah yang telah bersertipikat pada prinsipnya harus dilakukan oleh pemegang hak yang tercatat dalam administrasi pertanahan.
Karena itu, apabila pemegang hak telah meninggal dunia, penyelesaian administrasi pewarisan perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum tanah tersebut dialihkan atau dijadikan jaminan melalui Hak Tanggungan. Proses ini harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ana mengimbau masyarakat yang masih memiliki tanah atau rumah dengan sertipikat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia agar segera mengurus peralihan hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan setempat.
“Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan sesuai dengan kondisi hukum terbaru, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga di masa mendatang,” pungkasnya.