Sangihe, Lintasutara.com – Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, kembali menegaskan pentingnya percepatan transformasi digital dalam kerja pemerintah maupun pengembangan kapasitas ASN.
Hal ini ia sampaikan dalam apel perdana bulan Juli 2026 di lapangan Santiago, rumah jabatan Bupati Kepulauan Sangihe, Selasa (7/7/2026).
Bagi pemimpin muda Sangihe ini, transformasi birokrasi harus berjalan beriringan dengan transformasi digital. Ia pun meminta Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah (Diskominfo) agar dapat segera menyusun master plan pada semester kedua ini.
”Saya minta agar segera menyusun master plan pemerintahan digital Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai peta jalan pembangunan sistem digitalisasi pemerintahan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” sebut Thungari.
Terkait permintaan Bupati ini, Kepala Dinas (Kadis) Diskominfo Sangihe, Ronald Lumiu, menjelaskan bahwa sejauh ini pihaknya menargetkan penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintahan Digital dapat terselesaikan hingga akhir tahun 2026.
Dokumen ini, papar Lumiu, akan menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan transformasi digital pemerintah daerah yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.
”Penyusunannya mencakup analisis kondisi eksisting, perumusan visi dan sasaran pemerintahan digital, penyusunan arsitektur SPBE, peta jalan implementasi, rencana pengembangan infrastruktur TIK, tata kelola data, keamanan informasi, interoperabilitas sistem, pengembangan layanan, serta rencana aksi yang selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah,” runutnya.
Guna memastikan transformasi digital ini tidak sekadar menjadi wacana, Ronald Lumiu membeberkan bahwa penyusunan dokumen tersebut menjadi target riil yang ingin segera Diskominfo Sangihe capai.
Mudahnya, kedepan Lumiu memaparkan target terbentuknya sebuah platform digital yang bisa menyatukan semua layanan kepemerintahan di perangkat-perangkat daerah.
”Ini ibarat mall pelayanan, tapi dalam bentuk digital, di mana masyarakat bisa mengakses semua menu layanan dalam satu platform seperti kependudukan, ketenagakerjaan, serta layanan publik lainnya,” bebernya.
Salah satu aplikasi yang rencananya bakal terintegrasi dalam platform tersebut, sebut Lumiu, yakni Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Srikandi.
”Jadi semua layanan pemerintah itu akan satu pintu dan dikawal oleh Dinas Kominfo. Dari yang dahulu bersifat manual, kita giring ke arah transformasi digital,” ucap Lumiu.
Sejauh ini, ia menyatakan pihak Diskominfo Sangihe terus melakukan percepatan lewat koordinasi internal, terlebih di tengah keterbatasan anggaran untuk merealisasikan platform tersebut.
Ia menyebutkan Diskominfo sementara mencari formulasi yang tepat, salah satunya dengan melibatkan komunitas IT lokal serta para ASN yang memiliki kemampuan TIK, tanpa harus selalu bergantung pada pihak ketiga.
”Kami sementara mencari formulasi yang tepat karena di tahun pertama ini kita harus menyusun tata kelola manajemen pemerintahan digital. Di situ ada penyusunan dokumen arsitektur, peta rencana, evaluasi dokumen, hingga pendampingan dan penyusunan dokumen manajemen risiko,” jelasnya, sembari menyebutkan ada kurang lebih 11 dokumen acuan untuk membangun pemerintahan digital di Sangihe.
Langkah ini menjadi fondasi besar bagi Sangihe untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, terintegrasi, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan nyata bagi masyarakat.