Sitaro, Lintasutara.com — Pengelolaan dana kapitasi dan nonkapitasi di Puskesmas Kisihang, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro, dipersoalkan. Sejumlah tenaga kesehatan menyebut terdapat pemotongan dana yang diterima pegawai, sementara pihak internal puskesmas menyebut besaran pemotongan berbeda dari informasi awal.
Informasi mengenai dugaan pemotongan itu disampaikan seorang perawat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Berdasarkan keterangan awal yang dihimpun, pemotongan dana kapitasi disebut mencapai 50 persen, sedangkan dana nonkapitasi sebesar 20 persen.
Namun, keterangan tersebut dibantah sebagian oleh seorang pegawai Puskesmas Kisihang lainnya yang juga meminta namanya tidak disebutkan. Menurut dia, pemotongan memang terjadi, tetapi besarannya 10 persen untuk dana kapitasi dan 5 persen untuk dana nonkapitasi.
“Dana kapitasi di potong 10 persen sejak tahun lalu hal ini digunakan untuk keperluan operasinal,” ujar perawat tersebut.
Persoalan lain muncul terkait keikutsertaan pegawai dalam lokakarya mini atau Minlok Puskesmas. Pegawai yang disebut tidak mengikuti kegiatan tersebut diklaim tidak memperoleh dana sama sekali.
“Kalo sapa nda Iko rapat minlok dipotong semuanya 100 persen jadi nda dapat apa apa,” katanya.
Ia juga mengungkap adanya dugaan penggunaan dana kapitasi untuk membayar utang yang disebut berasal dari lima tahun sebelumnya. Menurut dia, pemotongan untuk kebutuhan tersebut bahkan dilakukan selama dua bulan.
“Masih lagi dipotong dua bulan pe doi kapitasi bayar hutang dari 5 tahun yang lalu,” ujarnya.
Sementara itu sumber lain juga menyampaikan, selain dana kapitasi, pengelolaan dana nonkapitasi sebesar 5 persen juga dipersoalkan. Dana tersebut, katannya diperuntukkan bagi kebutuhan administratif puskesmas.
Pegawai itu menilai pengelolaan dana tersebut tidak transparan dan terlalu bergantung pada keputusan kepala puskesmas bersama bendahara.
“Suka suka kapus dgn bendahara di sini,” katanya.
LSM Minta Pengelolaan Dana Dibuka
Kepala Divisi LSM Kibarkan Nusantara Merdeka, Darwis Saselah, meminta pengelolaan dana kapitasi dan nonkapitasi di Puskesmas Kisihang dibuka secara transparan. Ia menilai dugaan pemotongan dana tenaga kesehatan perlu dijelaskan berdasarkan dokumen dan mekanisme pengelolaan yang dapat diverifikasi.
“Kalau benar ada pemotongan dana kapitasi maupun nonkapitasi seperti yang disampaikan tenaga kesehatan, ini harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai ada dana yang seharusnya menjadi hak tenaga kesehatan justru dipotong tanpa dasar dan tanpa kesepakatan yang jelas,” kata Darwis.
Darwis meminta pihak terkait menunjukkan dasar pengelolaan dana, mekanisme pembagian jasa, serta bukti penggunaan apabila memang terdapat pemotongan untuk kebutuhan operasional puskesmas.
“Kalau alasannya untuk membeli kertas, tinta atau membayar utang, harus jelas dasar hukumnya, sumber dananya apa, siapa yang menyepakati, serta bagaimana pertanggungjawabannya. Semua harus bisa dibuktikan dengan dokumen,” ujarnya.
Menurut Darwis, transparansi penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan hak tenaga kesehatan.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sitaro melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana di Puskesmas Kisihang. Pemeriksaan, kata dia, diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi mengenai pemotongan maupun penggunaan dana tersebut.
“Ini bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang paling penting adalah memastikan uang pelayanan kesehatan dikelola sesuai aturan dan hak tenaga kesehatan tidak dirugikan,” katanya.
Dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, termasuk terkait sumber dana, dasar pemotongan, mekanisme pembagian jasa pelayanan, serta penggunaan dana untuk kebutuhan operasional maupun pembayaran utang. Dengan begitu, informasi mengenai pengelolaan dana di Puskesmas Kisihang tidak berhenti pada klaim masing-masing pihak, tetapi dapat diuji berdasarkan bukti administrasi dan ketentuan yang berlaku.