Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan perkembangan dukungannya terhadap pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan. Kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menyampaikan bahwa dukungan kementeriannya mencakup penataan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang guna menunjang pelaksanaan proyek di sektor pangan.
“Yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pengembangan kawasan Papua Selatan, pertama adalah penyesuaian tata ruang. Alhamdulillah, penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan telah dilaksanakan pada Oktober 2025. Kedua soal perencanaan rinci, dari target 19 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Papua Selatan, saat ini empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah,” ungkap Wamen Ossy dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (10/06).
Menurut Ossy, dari empat RDTR yang telah ditetapkan tersebut, tiga di antaranya sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Pemerintah terus mendorong percepatan penyusunan RDTR lainnya untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung iklim investasi di Papua Selatan.
Dalam Rakortas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Ossy juga memaparkan perkembangan perizinan pemanfaatan ruang. Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut.
Selain itu, terdapat tiga permohonan KKPR lain yang masih dalam proses. Persetujuan yang telah diterbitkan akan dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan tanaman pangan, pembangunan pelabuhan pendukung, serta pengembangan perkebunan kelapa sawit.
“Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN akan selalu mendukung permohonan KKPR yang diajukan kepada kami, sepanjang persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi,” kata Wamen Ossy yang hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
Di sisi lain, Papua Selatan dinilai telah menunjukkan capaian positif dalam pemenuhan ketentuan nasional terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Provinsi tersebut tercatat telah memenuhi target sebesar 87,24 persen.
Menurut Ossy, capaian itu menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Papua Selatan dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai salah satu lumbung pangan, energi, dan bioindustri Indonesia.
Karena itu, Kementerian ATR/BPN berkomitmen memastikan seluruh pengembangan kawasan di provinsi tersebut berjalan di atas fondasi tata ruang yang kuat, memiliki legalitas yang jelas, serta didukung kepastian pemanfaatan ruang agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Rakortas tersebut juga dihadiri Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, beserta jajaran; Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Fais Nurofiq; serta Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono.
Hadir pula perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Merauke.