Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,61 triliun untuk mendukung pelaksanaan program kerja Kementerian ATR/BPN pada Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Dalam pemaparannya, Nusron menjelaskan bahwa pagu indikatif Kementerian ATR/BPN tahun 2027 akan diarahkan untuk memperkuat dukungan manajemen, pelayanan pertanahan, dan penyelenggaraan penataan ruang.
“Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9%, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2%, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8%,” ujar Menteri Nusron.
Rapat yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2027 itu juga menjadi forum bagi Kementerian ATR/BPN untuk memaparkan arah kebijakan dan kebutuhan anggaran dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Menurut Nusron, anggaran yang diusulkan akan digunakan untuk memperkuat layanan pertanahan, mempercepat pelaksanaan program strategis nasional, serta meningkatkan kualitas penataan ruang di berbagai daerah.
Selain pagu indikatif tersebut, Kementerian ATR/BPN juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun. Tambahan dana itu direncanakan untuk mendukung belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan program pembangunan tiga juta rumah.
“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” kata Menteri Nusron.
Dalam rapat tersebut, Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia mengikuti jalannya rapat secara daring.
Pada kesempatan yang sama, Nusron juga melaporkan perkembangan realisasi anggaran kementeriannya. Hingga 6 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu sebesar Rp8,79 triliun.
“Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per tanggal 6 Juni 2026 adalah sebesar Rp3,18 triliun atau telah mencapai 36,23%. Meningkat year on year dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 35,40%. Naik 0,9%,” ungkap Menteri Nusron.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf. Dalam rapat itu, Komisi II DPR RI menyatakan menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 Kementerian ATR/BPN sekaligus mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan.
“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang,” ujar Dede Yusuf.
Dukungan awal dari Komisi II DPR RI tersebut menjadi langkah penting bagi Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan kebutuhan anggaran yang dinilai krusial dalam mendukung berbagai program pertanahan dan penataan ruang pada tahun mendatang.