Kepergian almarhum Djon P. Janis bukan sekadar kehilangan bagi DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Publik kehilangan salah satu figur yang selama ini dikenal mampu menjaga keseimbangan politik di tengah dinamika pemerintahan daerah yang kerap bergerak dalam irama tidak sederhana.
Di daerah kecil seperti Sitaro, posisi Ketua DPRD tidak berhenti pada fungsi administratif lembaga legislatif. Jabatan itu kerap menjadi titik temu berbagai kepentingan politik, birokrasi, hingga aspirasi masyarakat. Karena itu, pengganti Djon Janis tidak cukup hanya mengandalkan legitimasi partai atau kalkulasi politik semata.
DPRD membutuhkan figur yang matang secara pengalaman, memahami birokrasi pemerintahan, sekaligus mampu menjaga komunikasi politik tetap sehat.
Dalam konteks tersebut, nama Herry Bogar menjadi salah satu figur yang sulit diabaikan. Publik mengenal Herry Bogar—atau Une Herry—bukan sebagai politisi yang muncul secara tiba-tiba. Ia memiliki rekam jejak panjang di birokrasi pemerintahan daerah.
Sebelum duduk di DPRD, Herry pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sitaro, posisi strategis yang menuntut kemampuan membaca arah pembangunan, memahami tata kelola anggaran, hingga menjaga stabilitas administrasi pemerintahan.
Pengalaman birokrasi semacam itu menjadi modal politik yang tidak dimiliki semua legislator. Sebab, salah satu problem yang kerap muncul dalam hubungan eksekutif dan legislatif di daerah adalah minimnya pemahaman teknokratis dalam membaca kebijakan pemerintahan.
Akibatnya, fungsi pengawasan sering berubah menjadi sekadar arena tarik-menarik politik. Herry Bogar datang dengan pengalaman yang berbeda. Semasa menjabat Sekda, ia dikenal aktif mendorong disiplin birokrasi dan pengawasan administrasi pemerintahan.
Salah satu yang cukup mendapat perhatian ketika itu adalah langkah penertiban kendaraan dinas pemerintah daerah, sebagai bagian dari penataan aset dan administrasi pemerintahan. Sekilas terlihat teknis, tetapi kebijakan seperti itu menunjukkan perhatian terhadap akuntabilitas birokrasi sesuatu yang justru sering diabaikan dalam praktik pemerintahan daerah.
Di sisi lain, Herry juga dikenal memiliki komunikasi yang cukup baik dengan kalangan legislatif saat masih berada di birokrasi. Bahkan almarhum Djon P. Janis pernah memberikan apresiasi terhadap kemampuannya membangun hubungan kerja antara DPRD dan pemerintah daerah.
Dalam politik lokal, kemampuan menjaga komunikasi semacam itu menjadi penting karena tidak semua persoalan publik harus diselesaikan melalui konfrontasi politik yang berkepanjangan.
DPRD memang harus kritis
Namun kritik yang efektif bukan selalu yang paling gaduh. Fungsi pengawasan justru akan lebih kuat ketika dijalankan dengan pemahaman yang baik terhadap tata kelola pemerintahan.
Dari sisi politik, posisi Herry Bogar juga cukup strategis. Ia berasal dari fraksi yang sama dengan almarhum Djon P. Janis, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta berasal dari daerah pemilihan yang sama.
Faktor kesinambungan ini penting, terutama untuk menjaga stabilitas representasi politik konstituen sekaligus kesinambungan komunikasi internal partai.
Namun pengalaman birokrasi sekaligus kedekatan komunikasi dengan pemerintah daerah juga bisa menjadi ujian tersendiri. Ketua DPRD tetap dituntut menjaga independensi lembaga legislatif. Pengalaman panjang di pemerintahan jangan sampai membuat fungsi kontrol melemah atau kehilangan ketajamannya.
Di titik inilah publik akan menguji seorang Herry Bogar apabila kelak dipercaya memimpin DPRD Sitaro. Apakah pengalaman birokrasi itu akan menjadikan DPRD lebih efektif dalam mengawasi pemerintahan, atau justru membuat relasi eksekutif-legislatif terlalu kompromistis.
Sitaro saat ini membutuhkan stabilitas politik sekaligus percepatan pembangunan. Dalam situasi demikian, daerah membutuhkan figur yang memahami cara kerja pemerintahan dari dalam tanpa kehilangan keberanian politik untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Karena itu, apabila berbicara mengenai figur yang matang secara pengalaman, memahami birokrasi, memiliki kemampuan komunikasi politik, serta mempunyai kesinambungan historis dengan kepemimpinan sebelumnya, Herry Bogar layak dipandang sebagai salah satu sosok paling siap melanjutkan tongkat kepemimpinan DPRD Sitaro pasca wafatnya Djon P. Janis.
Saat ini posisi Ketua DPRD sementara dijalankan Ronald Takarendehang untuk memastikan roda kelembagaan tetap berjalan. Namun DPRD Sitaro bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan perlu segera menyelesaikan mekanisme politik yang diperlukan, baik penetapan ketua definitif maupun proses pergantian antarwaktu (PAW) bagi almarhum Djon P. Janis.
Sebab, dalam politik pemerintahan daerah, kekosongan kepemimpinan yang terlalu lama hampir selalu berisiko melahirkan stagnasi. Dan Sitaro, di tengah berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi hari ini, tidak membutuhkan itu.