Sangihe, Lintasutara.com – Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang terletak di ujung utara Indonesia, kerap kali menjadi sorotan sebagai wilayah strategis dalam perairan nasional. Sayangnya, wilayah ini juga dikenal sebagai ladang empuk bagi pelaku illegal fishing yang merugikan negara dan masyarakat setempat. Dengan letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, perairan Sangihe menjadi zona rawan yang sulit diawasi secara maksimal.
Perairan Sangihe memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Terumbu karang, ikan pelagis,tuna dan biota laut lainnya menjadikan wilayah ini sebagai surga bagi nelayan. Namun, kekayaan laut ini juga menjadi daya tarik bagi pelaku illegal fishing yang datang menggunakan kapal-kapal asing maupun lokal tanpa izin resmi. Aktivitas ini tidak hanya mencuri sumber daya laut tetapi juga menghancurkan ekosistem.
Illegal fishing di perairan Sangihe membawa dampak besar bagi masyarakat lokal. Banyak nelayan tradisional yang kehilangan mata pencaharian karena hasil tangkapan mereka menurun drastis. Selain itu, kerusakan ekosistem laut akibat metode penangkapan yang merusak mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Pemerintah daerah pun kehilangan potensi pendapatan dari sektor perikanan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.
Salah satu penyebab maraknya illegal fishing adalah kurangnya pengawasan di wilayah perairan Sangihe. Armada patroli yang terbatas, minimnya fasilitas pendukung, serta sulitnya akses komunikasi di wilayah terpencil menjadi kendala utama. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali tidak optimal, sehingga tindakan penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing kurang efektif.
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas illegal fishing, seperti operasi pengawasan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Dirjer PSDKP dan TNI AL. Penenggelaman kapal asing yang tertangkap basah sering menjadi langkah tegas yang diambil (Menteri Susi Pujiastuti). Namun, langkah ini belum cukup untuk mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Dibutuhkan kerja sama lintas sektoral dan peningkatan kapasitas pengawasan di daerah perbatasan seperti Sangihe.
Masyarakat lokal juga memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan laut. Pemberdayaan nelayan melalui pelatihan dan penyediaan teknologi ramah lingkungan dapat menjadi solusi jangka panjang. Selain itu, diperlukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah ini. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, diharapkan perairan Sangihe tidak lagi menjadi ladang empuk bagi pelaku illegal fishing, tetapi menjadi wilayah yang dikelola secara berkelanjutan demi kesejahteraan bersama.
(Theodorus)