Menteri Nusron Tertibkan Perusahaan Perkebunan Terindikasi Karhutla, Luas Lahan Capai 42.214 Hektare

Terbit:

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan penertiban terhadap perusahaan perkebunan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total lahan yang menjadi objek penindakan mencapai 42.214,51 hektare.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan penertiban dilakukan melalui lima klaster berdasarkan kondisi lahan dan hasil evaluasi terhadap masing-masing perusahaan. Bentuk penindakannya beragam, mulai dari pencabutan sebagian hingga seluruh Hak Guna Usaha (HGU).

“Terdapat tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut, yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare. Kemudian, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan luasan 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare, termasuk dalam kelompok perusahaan yang HGU-nya dicabut seluruhnya,” ungkap Menteri Nusron, dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta pada Senin (09/11/2026).

Menurut Nusron, pencabutan seluruh HGU pada klaster pertama didasarkan pada sejumlah indikator. Di antaranya, tingkat kebakaran yang melampaui 50 persen, kejadian kebakaran berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi serta memitigasi kebakaran, hingga pelanggaran terhadap diktum Surat Keputusan (SK) pemberian hak.

Baca Juga:

“Artinya, terdapat persyaratan yang telah ditetapkan dalam SK pemberian hak, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan,” kata Menteri Nusron.

Pada klaster kedua, terdapat satu perusahaan, yakni PT BSLT. Masa berlaku HGU perusahaan tersebut telah berakhir pada 2020. Pemerintah memastikan akan mengambil alih lahan bekas perusahaan itu seluas 2.300 hektare.

Sementara itu, klaster ketiga mencakup perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU. Pemerintah memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan yang masuk dalam kelompok ini.

Nusron juga akan merekomendasikan evaluasi terhadap IUP perusahaan-perusahaan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, bersama pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

“Yang masuk ke dalam klaster (tiga) ini, yaitu PT ANI seluas 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, PT AER seluas 5.134 hektare. Pertimbangannya sama, kejadian berulang, sarana perasaan tidak sesuai, dan perusahaan belum aktif, jadi izin usaha perkebunan, tapi belum ada perkebunannya,” terang Menteri Nusron.

Adapun pada klaster keempat, penindakan dilakukan dengan mencabut sebagian HGU. Salah satu perusahaan yang masuk dalam kelompok ini adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 1.510,26 hektare.

Nusron menjelaskan, pencabutan hanya dilakukan sebagian karena tingkat kebakaran di lahan perusahaan tersebut kurang dari 50 persen.

“Kenapa sebagian, karena tingkat kebakarannya kurang dari 50%, yaitu PT SAE yang ada di Landak, Kalimantan Barat seluas 1.510,26 hektare. Jadi ada delapan yang kita tindak,” ujarnya.

Sementara itu, tiga perusahaan lainnya yang masuk klaster kelima masih menjalani pendalaman teknis. Ketiganya adalah PT STP, PT API, dan PT JMS. Pemerintah masih melakukan pemeriksaan fisik di lapangan serta pengukuran untuk menentukan bentuk penindakan yang akan diterapkan.

“Klaster lima, ada tiga sedang pendalaman, sedang kita kaji dan nanti akan kami lakukan kemudian, yaitu PT STP, kemudian PT API, dan kemudian PT JMS sedang kita lakukan pendalaman, apakah pencabutannya semua atau sebagian sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada,” pungkas Menteri Nusron.

Bagikan:

Artikel terkait

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Advertisement

Terpopuler

Hasil Nyata di Kunker Perdana: Bantuan Gubernur Sulut Sudah Masyarakat Manfaatkan

Advetorial

Kejari Minsel Tetapkan Mantan Kadis PMD Mitra Tersangka Kasus Korupsi

Berita

Suksesi Sekda Sangihe Bergulir, 2 Pejabat Mundur dari Persaingan

Sangihe

Tren Jumlah Penduduk Sangihe 2024-2026: Meningkat Setiap Tahun

Statistik Daerah

Meski Belum Berlari, Sangihe Terus Melangkah di Tangan TUARI

Suara Redaksi

Terkini