Menteri Nusron Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat Kebakaran Hutan dan Lahan

Terbit:

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan penertiban hak guna usaha (HGU) milik 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penertiban dilakukan melalui evaluasi terhadap hak atas tanah perusahaan, mulai dari pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak memperpanjang atau memperbarui HGU.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, rekomendasi pencabutan HGU terhadap 11 perusahaan tersebut berasal dari Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Berdasarkan penelusuran kepemilikan manfaat (beneficial ownership), sejumlah perusahaan itu memiliki keterkaitan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.

“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri untuk menangani perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil evaluasi, penanganan terhadap perusahaan-perusahaan itu dibagi menjadi lima kelompok.

Baca Juga:

Kelompok pertama merupakan perusahaan yang HGU-nya akan dicabut seluruhnya. Mereka adalah PT MIB dengan lahan seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta PT SKM yang memiliki dua bidang HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Keputusan pencabutan didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain luas lahan terbakar yang mencapai lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kebakaran yang terjadi berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

Kelompok kedua adalah eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak atas tanah perusahaan tersebut telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Pertimbangannya mencakup ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang.

Selanjutnya, kelompok ketiga terdiri atas tiga perusahaan yang belum memiliki HGU dan tidak akan dipertimbangkan untuk memperoleh hak tersebut maupun izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Kementerian ATR/BPN memutuskan tidak memberikan HGU kepada ketiga perusahaan tersebut. Kementerian juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunannya.

Adapun kelompok keempat adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Perusahaan yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare ini akan dikenai pencabutan sebagian hak. Pertimbangannya, luas lahan yang terbakar tidak mencapai 50 persen dan ditemukan ketidaksesuaian sarana serta prasarana.

Sementara itu, kelompok kelima masih memerlukan pendalaman sebelum pemerintah menentukan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya. Perusahaan yang masuk dalam kelompok ini meliputi PT STP dengan HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API dengan luas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS dengan luas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.

Pendalaman dilakukan untuk memastikan validitas data yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan administratif terhadap hak atas tanah perusahaan-perusahaan tersebut.

Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan kasus ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Proses penertiban juga melalui beberapa tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian kasus.

“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Nusron.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman. Sejumlah kepala badan, wakil menteri, serta perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih turut hadir. Nusron didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.

Bagikan:

Artikel terkait

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Advertisement

Terpopuler

Hasil Nyata di Kunker Perdana: Bantuan Gubernur Sulut Sudah Masyarakat Manfaatkan

Advetorial

HSS Tagulandang Cetak Sejarah, Raih Juara II Piala Soeratin U15 PSSI...

Sitaro

Kejari Minsel Tetapkan Mantan Kadis PMD Mitra Tersangka Kasus Korupsi

Berita

Reinol Tumbio Buka Suara Soal Ketidakhadirannya di Pemeriksaan Kejati Sulut

Sitaro

Meski Belum Berlari, Sangihe Terus Melangkah di Tangan TUARI

Suara Redaksi

Terkini