Menteri Nusron Usulkan Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Fokus Penanganan Pidana Pertanahan

Terbit:

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengusulkan agar kejahatan alih fungsi lahan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026.

Ia menilai penanganan kejahatan pertanahan tidak cukup hanya menyasar persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah, tetapi juga harus mencakup penyalahgunaan pemanfaatan lahan.

Usulan itu disampaikan Nusron saat membuka rapat koordinasi tersebut pada Kamis, 12 November 2026. Selain memperluas fokus pembahasan, ia merekomendasikan agar rapat koordinasi digelar secara berjenjang hingga tingkat kabupaten dan kota dengan melibatkan kepala desa serta petugas pembuat surat keterangan di masing-masing desa.

“Poin satu Rakor berjenjang untuk ditindaklanjuti tahun depan. Yang poin kedua untuk jadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus pembahasan dalam Rakor mohon kalau bisa dimasukkan dalam agenda Rakor ini supaya (penanganan) tindak kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada land tenure, tapi juga masuk dalam land use-nya atau fungsinya. Kalau itu kita lakukan, saya yakin akan berdampak sehingga ada efek jera,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Baca Juga:

Menurut Nusron, pencegahan tindak pidana pertanahan harus dimulai dari hulu, sebelum persoalan masuk ke ranah penanganan Kementerian ATR/BPN. Kepala desa dan perangkatnya dinilai memiliki posisi penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat serta mengetahui riwayat penguasaan dan kepemilikan tanah di wilayah masing-masing.

“Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tau sejarahnya, dulu duduk perkaranya gimana,” tuturnya.

Karena itu, Nusron mendorong Kantor Pertanahan di daerah menggelar edukasi administrasi pertanahan bagi perangkat desa. Kegiatan tersebut perlu melibatkan aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak proses penerbitan dokumen pertanahan.

“Sebelum ada Rakor yang melibatkan di tingkat pusat ini, kami mohon di tingkat kepala kantor membuat Rakor pencegahan yang diundang adalah kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desanya, Kajari, ada KaPolres, ada pemda di situ. Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level di hulunya,” ujar Menteri Nusron.

Selain persoalan penguasaan tanah (land tenure), Nusron menyoroti penyimpangan pemanfaatan tanah (land use) yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Ia menyebut terdapat 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang. Sebagian lahan tersebut dialihfungsikan secara sepihak dari sawah menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lainnya.

Menurut dia, penindakan terhadap kejahatan pertanahan harus mencakup pelanggaran penggunaan lahan agar memberikan efek jera. Jika tidak, alih fungsi lahan pertanian dikhawatirkan terus berlangsung dan mengancam ketahanan pangan nasional.

“Nah karena itu Bapak/Ibu sekalian, kalau tidak ada (bahasan Rakor) masuk ke land use-nya, ini tidak ada efek jera, nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor. Dan kalau pangan kita tergantung dengan impor, maka kemandirian kita, nasib kita digantung. Tergantung negara asing,” tegas Menteri Nusron.

Untuk memperkuat upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan, Nusron juga meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI. Sinergi antarlembaga, menurut dia, tidak boleh hanya berlangsung di tingkat provinsi, tetapi harus diperkuat hingga ke daerah.

“Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Nusron secara resmi membuka rapat koordinasi melalui pemukulan gong. Ia juga menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan target operasi utama dan target operasi tambahan tindak pidana pertanahan.

Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN turut menghadiri rapat koordinasi tersebut.

Bagikan:

Artikel terkait

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Advertisement

Terpopuler

Hasil Nyata di Kunker Perdana: Bantuan Gubernur Sulut Sudah Masyarakat Manfaatkan

Advetorial

Kejari Minsel Tetapkan Mantan Kadis PMD Mitra Tersangka Kasus Korupsi

Berita

Suksesi Sekda Sangihe Bergulir, 2 Pejabat Mundur dari Persaingan

Sangihe

Tren Jumlah Penduduk Sangihe 2024-2026: Meningkat Setiap Tahun

Statistik Daerah

Meski Belum Berlari, Sangihe Terus Melangkah di Tangan TUARI

Suara Redaksi

Terkini