Sangihe, Lintasutara.com – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ironi masih membayangi wilayah perbatasan di utara Nusantara. Di saat semangat kemerdekaan digaungkan hingga pelosok negeri, masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepulauan Sitaro, dan Kepulauan Talaud justru kembali dihadapkan pada ancaman terganggunya layanan telekomunikasi akibat pemeliharaan jaringan Palapa Ring Tengah.
Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, dalam kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Perbaikan Palapa Ring Tengah Segmen Morotai–Melonguane yang berlangsung di Swiss-Belhotel Manado, Selasa (28/7/2026).
Di hadapan pemerintah pusat, operator telekomunikasi, dan para pemangku kepentingan, Thungari menegaskan bahwa persoalan konektivitas di wilayah kepulauan tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah teknis semata, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat perbatasan untuk memperoleh pelayanan negara yang setara.
Menurutnya, kebijakan pemeliharaan kabel laut pada jalur Morotai–Talaud perlu dikaji secara menyeluruh karena berada di kawasan Ring of Fire Pasifik yang memiliki tingkat aktivitas kegempaan tinggi. Ia mempertanyakan mengapa jalur Manado–Ondong Siau (MOS), yang dinilai memiliki risiko lebih rendah, belum dijadikan prioritas sebagai jalur penguatan jaringan nasional.
“Persoalan jaringan MOS sudah kami suarakan hampir satu dekade. Sudah saatnya ada keputusan strategis agar wilayah kepulauan tidak terus bergantung pada satu jalur yang rentan mengalami gangguan,” tegasnya.
Bupati menilai pemerintah pusat perlu membangun sistem komunikasi yang lebih tangguh melalui kolaborasi lintas sektor antara kementerian terkait, pemerintah daerah, operator telekomunikasi, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia mengingatkan, selama proses pemeliharaan berlangsung kapasitas layanan internet diperkirakan akan menurun secara signifikan. Dampaknya dapat dirasakan hampir di seluruh sektor, mulai dari pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transaksi ekonomi, hingga aktivitas masyarakat yang kini semakin bergantung pada jaringan digital.
Karena itu, Thungari meminta agar layanan komunikasi dasar seperti telepon, SMS, dan aplikasi pesan instan tetap dijaga agar berfungsi secara optimal selama pekerjaan berlangsung.
Sebagai langkah mitigasi, ia juga mengusulkan penambahan perangkat internet berbasis satelit pada fasilitas pelayanan publik sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti apabila terjadi gangguan pada jaringan utama.
Menurutnya, tantangan tersebut semakin berat karena di sejumlah pulau perbatasan pasokan listrik juga belum sepenuhnya stabil. Kombinasi gangguan jaringan dan keterbatasan listrik berpotensi melumpuhkan pelayanan publik apabila tidak diantisipasi secara serius.
Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Michael Thungari menegaskan bahwa pemerataan akses telekomunikasi merupakan bagian dari wujud nyata kehadiran negara di wilayah terluar.
“Jangan sampai masyarakat di perbatasan merayakan kemerdekaan, tetapi kehilangan akses untuk berkomunikasi. Mereka memiliki hak yang sama untuk menikmati layanan telekomunikasi yang andal sebagaimana masyarakat di wilayah lain,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga kedaulatan di kawasan perbatasan tidak cukup hanya dengan menghadirkan aparat keamanan atau membangun infrastruktur fisik. Di era digital, konektivitas merupakan urat nadi pelayanan publik, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga penanganan keadaan darurat.
Di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe, jaringan telekomunikasi bukan sekadar soal sinyal, melainkan bagian dari wajah negara.
Ketika komunikasi terputus, yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan masyarakat, tetapi juga efektivitas pelayanan publik dan ketahanan wilayah perbatasan.
Menjelang HUT ke-81 RI, harapan agar seluruh rakyat Indonesia benar-benar “merdeka” dari keterisolasian digital menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya selesai.