Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI dan Badan Bank Tanah membahas penguatan pelaksanaan reforma agraria serta optimalisasi peran Bank Tanah dalam pengelolaan pertanahan nasional. Pembahasan itu berlangsung dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Reforma Agraria dan Peranan Bank Tanah di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin, 13 Juli 2026.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) . Ossy Dermawan mengatakan reforma agraria tidak hanya berfokus pada legalisasi aset, tetapi juga memastikan tanah yang diberikan kepada masyarakat dapat memberikan nilai ekonomi.
“Reforma Agraria ini tidak sekadar soal legalisasi aset, namun juga memastikan penataan aksesnya, yaitu tanah yang telah diberikan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Ossy saat membuka FGD.
Menurut dia, pelaksanaan reforma agraria masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketersediaan objek reforma agraria yang benar-benar clean and clear, ketepatan sasaran penerima manfaat, kesinambungan antara penataan aset dan penataan akses, hingga efektivitas kelembagaan di tingkat pusat dan daerah.
“Kita perlu memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat dari Reforma Agraria, juga bagaimana setelah penataan aset, juga penataan aksesnya berjalan lancar, tanah tersebut bisa berdaya guna, berhasil guna dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” kata Ossy.
Dalam forum tersebut, Ossy juga menyoroti peran Badan Bank Tanah sebagai instrumen pengelolaan pertanahan. Menurut dia, lembaga tersebut memiliki tugas penting untuk menjaga keseimbangan antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial tanah.
“Bank Tanah juga memastikan tanah yang dikelola bebas dari persoalan hukum dan konflik sosial, membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta mencegah praktik spekulasi agar tanah dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya telah menghimpun berbagai catatan dari rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja yang dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan kebijakan di sektor pertanahan.
Menurut dia, sejumlah persoalan seperti redistribusi tanah, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan (HPL), legalisasi aset, tanah adat, Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), hingga peran Badan Bank Tanah masih membutuhkan penguatan regulasi agar implementasinya lebih efektif.
“Kami ingin ada perbaikan dari hulu atau perbaikan dari regulasi. Kalau Kementerian ATR/BPN ragu memperbaiki regulasinya, kami akan memberikan dukungan agar negara memiliki kepastian hukum yang lebih kuat, agar negara ini punya dignity, punya marwah dalam menjalankan Reforma Agraria,” tegas Rifqinizamy.
Ia juga menilai Badan Bank Tanah perlu memperoleh penguatan regulasi agar mampu menjalankan fungsi penghimpunan dan pendistribusian tanah secara optimal. Dengan landasan hukum yang lebih kuat, Bank Tanah diharapkan dapat mendukung pelaksanaan reforma agraria dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
“Sebagai mitra kerja, Komisi II DPR RI akan lebih sering (berkoordinasi) memanggil Bank Tanah untuk memastikan agar program Reforma Agraria melalui (dukungan) Bank Tanah bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Setelah sambutan pembukaan, FGD dilanjutkan dengan pemaparan dari Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat. Diskusi kemudian berlanjut bersama pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang hadir.
Forum tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.