Sangihe, Lintasutara.com – Realisasi serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga semester pertama tahun anggaran 2026 berada pada angka sekitar 34 persen. Capaian tersebut dipengaruhi oleh sejumlah komponen belanja yang masih berjalan, terutama belanja modal dan penyaluran dana desa.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Cherry Weslley Londo, menyampaikan kondisi tersebut saat ditemui wartawan Lintasutara di ruang kerjanya, Senin (13/7/2026).
Berdasarkan realisasi per jenis belanja, penyerapan terbesar terdapat pada belanja pegawai yang mencapai Rp207.124.784.298 atau sekitar 48,18 persen.
Sementara untuk belanja barang dan jasa, bunga, hibah, serta bantuan sosial tercatat sebesar Rp64.466.245.606 atau 28,39 persen. Adapun belanja modal masih berada pada angka Rp2.173.721.191 atau 6,19 persen.
Sedangkan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) tercatat sebesar Rp204.087.202 atau 14,58 persen.
Menurut Cherry, rendahnya realisasi secara keseluruhan salah satunya disebabkan oleh serapan dana desa yang belum maksimal serta sejumlah kegiatan belanja modal yang masih dalam tahapan proses sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
“Serapan anggaran sampai semester pertama berada di angka sekitar 34 persen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya dana desa yang masih berjalan dan belanja modal yang masih berproses sesuai aturan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe akan terus melakukan percepatan realisasi anggaran pada semester kedua dengan mendorong seluruh perangkat daerah agar mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan.
Upaya percepatan ini dilakukan agar penyerapan anggaran dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan optimal.