Sangihe, Lintasutara.com – Setelah turun bersama aliansi KAMPASS dalam peringatan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2021 lalu, lebih dari seratus warga Sangihe yang merupakan masyarakat lingkar tambang Bowone kembali turun kejalan menyuarakan aspirasinya, menolak PT. Tambang Mas Sangihe (TMS)
Dalam pantauan, Rabu (10/11/2021) masa masyarakat melaksanakan aksi damai dalam peringatan hari Pahlawan di kampung Bowone kecamatan Tabukan Selatan Tengah (Tabselteng), base camp PT. TMS di kampung Manalu Bentung kecamatan Tabukan Selatan (Tabsel), base camp TMS di Bowone, dan Kantor Camat Tabselteng.
Sejumlah aspirasi-pun disampaikan sejumlah orator terkait penolakan, antara lain ijin perusahaan yang bertentangan dengan UU Nomor 01 tahun 2014, tidak adanya ijin dari Kementerian KKP, hingga tidak adanya rekomendasi dari Bupati Sangihe Jabes Ezar Gaghana.
Selain itu, penolakan masa aksi juga disampaikan terkait masa depan masyarakat lingkar tambang yang berpotensi tergusur, kelanjutan aktivitas pertanian dan nelayan, hingga sumber daya alam lain yang diklaim bisa lenyap imbas aktivitas tambang berskala besar.
Bahkan masyarakat yang ikut aksi diketahui turut mempertanyakan komitmen Presiden dalam melindungi pulau kecil dan iklim yang sempat disampaikannya (Presiden) dalam event internasional belum lama ini.
“Dimasa lalu, para pejuang kita sudah mengorbankan diri guna mengusir penjajah dari bumi pertiwi, baik itu Belanda maupun Jepang. Hari ini, kita kembali dijajah oleh Koporasi ini. Belum lama mereka beraktivitas tapi masyarakat sudah merasakan dampak seperti berhentinya pasokan air dan terpecahnya kehidupan kekeluargaan disini imbas pro-kontra dalam masyarakat,” ujar Jan Takasihaeng selaku Koordinator Lapangan.
Baca Juga : Tolak PT. TMS, KAMPASS Long March Hingga Serahkan Pernyataan Sikap
Pada intinya lanjut Takasihaeng, tuntutan utama dari masyarakat yang tergabung dalam masa aksi yakni TMS wajib beranjak dari Sangihe. Bahkan, menurut dia aksi yang terjadi hari ini tidak hanya dilakukan di dua kampung tersebut, tapi juga disertai aksi yang berlangsung di Jakarta dan Manado, digalang oleh masyarakat diaspora Sangihe.
“Hari ini proses hukum juga sedang berlangsung, sehingga kami meminta mereka menghentikan aktivitas penambangan. Tentu tidak hanya itu, sekali lagi kami menolak kehadiran mereka (TMS, red) dan meminta pemerintah untuk mencabut Ijin Usaha Produksi (IUP) seluas 42.000 H yang mereka kantongi,” pungkasnya.
Dalam orasi yang dilayangkan, Agustinus Mananohas, menyayangkan adanya upaya untuk membenturkan perjuangan dirinya dan tim SSI dengan pertambangan rakyat yang disebutnya sebagai upaya adu domba.
“Sekarang ini kami Save Sangihe Island sementara disabung-sabungkan dengan tambang rakyat. Sementara, sampai hari ini kami tidak pernah mengusik sepenggal kata tentang tambang rakyat,” semprot Opa asal Kampung Salurang ini, sembari mencontohkan korporasi tambang asing ini bak ibarat mahluk gaib yang menawarkan segala sesuatu tetapi di balik itu menyimpan niat yang rakus, melalui ilustrasi yang disampaikannya.
Terpisah, Direktur PT. TMS Jirriel Kumajas ketika ditemui sejumlah awak media menegaskan jika sesuai ijin yang diperoleh, TMS hanya akan bekerja dilahan seluas kurang lebih 65 Hektar untuk yang pertama dan tidak akan sampai menggusur pemukiman masyarakat.
“Tidak mungkin kita buka besar-besaran di pulau seperti ini. Pertama yang kita lakukan sebelum eksplorasi yakni Green House; untuk memilih tanaman yang cocok untuk Daerah ini.
Baca Juga : Momentum Hari Pahlawan, Mahasiswa Nusa Utara Merefleksi Perjuangan Bataha Santiago
Sehingga, paska penambangan kita akan lakukan penghijauan, dan bisa dilihat kami punya Green House, bibit yang banyak dan transfer teknologi kepada masyarakat untuk pertanian, Kitapun tidak boleh mengambil tempat tinggal dan hutan lindung untuk tambang, karna itu ada dalam peraturan yang jika dilakukan akan ada konsekuensi dari pemerintah,” sebut Kumajas.
Terkait isu-isu lain yang disebutkan masyarakat, dirinyapun menyatakan akan secara terbuka menerima permintaan sosialisasi terkait TMS dari masyarakat yang dianggapnya belum mengerti sehingga melakukan penolakan.
“Masyarakat yang menolak mungkin masih kurang dari sisi sosialisasinya, sehingga kalau masyarakat butuh sosialisasi tambahan, kami siap dan terbuka untuk itu. Bahkan, dengan sosialisasi yang kami lakukan sekarang sebenarnya sudah banyak yang mengerti,” tandasnya.
Kegiatan inipun mendapatkan pengamanan dari pihak TNI / Polri di Sangihe, sehingga bisa berjalan dengan baik dan tertib tanpa ada gangguan keamanan disemua titik aksi.
(Gr)