Hari ini, Selasa 5 Mei 2026, menjadi penanda berakhirnya satu era birokrasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Melanchton Harry Wolff genap berusia 60 tahun dan resmi memasuki masa pensiun. Sebuah momen yang secara administratif terlihat rutin, namun sejatinya menyimpan konsekuensi besar bagi arah pemerintahan daerah.
Pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) bukan sekadar rotasi jabatan. Di daerah seperti Sangihe—yang berada di garis depan perbatasan Indonesia—posisi ini adalah jantung operasional pemerintahan. Ia menentukan apakah kebijakan benar-benar menyentuh masyarakat, atau sekadar berhenti di meja rapat.
Di sinilah publik patut menaruh perhatian.
Sangihe bukan wilayah biasa. Ia adalah gugusan pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina, dengan tantangan geografis yang tidak sederhana: keterisolasian antar pulau, keterbatasan infrastruktur, hingga ancaman bencana seperti aktivitas gunung berapi abrasi pantai.
Dalam konteks ini, Sekda bukan hanya administrator. Ia adalah pengendali ritme birokrasi, koordinator lintas sektor, sekaligus manajer krisis.
Pengalaman menunjukkan, kelemahan di posisi ini akan cepat terasa. Program menjadi lambat, koordinasi tersendat, dan pelayanan publik kehilangan arah. Sebaliknya, Sekda yang kuat mampu “menghidupkan” pemerintahan, bahkan di tengah keterbatasan.
Pertanyaannya: seperti apa sosok yang dibutuhkan Sangihe hari ini?
Pertama, figur yang memahami watak kepulauan. Tidak cukup hanya piawai di balik meja. Ia harus mengerti denyut kehidupan masyarakat pulau—dari akses transportasi hingga distribusi layanan dasar. Tanpa itu, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak.
Kedua, pemimpin birokrasi yang tegas. Ego sektoral antar perangkat daerah masih menjadi penyakit klasik. Sekda harus mampu memaksa integrasi, bukan sekadar memfasilitasi rapat.
Ketiga, memiliki ketahanan terhadap tekanan politik. Posisi Sekda sering berada di persimpangan antara kepentingan kekuasaan dan profesionalitas. Di titik ini, integritas menjadi harga mati.
Keempat, tangguh dalam situasi krisis. Di wilayah rawan bencana seperti Sangihe, kecepatan dan ketepatan koordinasi bisa menentukan keselamatan masyarakat.
Kelima, dan ini yang sering terlewat: keberanian membenahi internal ASN. Tanpa birokrasi yang disiplin dan produktif, tidak ada program yang benar-benar berjalan efektif.
Pengganti Melanchton Harry Wolff akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di satu sisi, ada tuntutan percepatan pembangunan wilayah perbatasan. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah tetap terbatas. Di tengah itu semua, ekspektasi publik terus meningkat.
Maka, memilih Sekda tidak boleh didasarkan pada kompromi jangka pendek. Ini adalah keputusan strategis yang akan menentukan wajah pemerintahan Sangihe dalam beberapa tahun ke depan.
Di daerah perbatasan, jabatan seperti ini bukan sekadar posisi struktural. Ia adalah representasi kehadiran negara.
Dan hari ini, ketika satu bab ditutup, Sangihe sedang menunggu: siapa yang cukup kuat untuk membuka bab berikutnya.