JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) seluas 19.064,58 hektare dalam dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Dari total luasan tersebut, sekitar 69 persen dialokasikan untuk program Reforma Agraria.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, sebanyak 13.226,49 hektare TCUN diperuntukkan bagi Reforma Agraria. Sementara itu, 5.702,13 hektare dialokasikan untuk Bank Tanah dan 135,96 hektare lainnya ditetapkan sebagai Cadangan Negara Lainnya.
Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono, mengatakan capaian tersebut tidak semata-mata diukur dari luas tanah yang berhasil ditetapkan. Pemerintah, kata dia, juga menargetkan agar pemanfaatannya memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Capaian kinerja ini bukan sekadar deretan angka output, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dwi Budi Martono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
TCUN merupakan tanah hasil penertiban tanah telantar yang telah dikuasai negara untuk kemudian didayagunakan sesuai peruntukannya. Sebelum penetapan dilakukan, setiap objek tanah terlebih dahulu menjalani verifikasi dari aspek fisik dan yuridis.
Proses tersebut bertujuan memastikan status tanah memiliki kejelasan hukum dan bebas dari sengketa. Dengan demikian, penetapan peruntukan hingga pemanfaatannya dapat berjalan sesuai ketentuan.
Direktorat Jenderal PPTR juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pendayagunaan TCUN. Langkah ini diperlukan untuk memastikan tanah yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penetapannya.
Pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan TCUN melalui sejumlah tahapan, mulai dari inventarisasi, pendayagunaan, hingga pengawasan. Upaya tersebut diarahkan untuk mengubah tanah yang sebelumnya telantar menjadi aset produktif yang memberikan nilai ekonomi dan manfaat sosial.
Melalui kebijakan ini, masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah, diharapkan memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Pendayagunaan tanah juga diharapkan sejalan dengan prinsip fungsi sosial tanah serta mendorong pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah.
“Pendayagunaan TCUN ini dilakukan untuk tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Dwi Budi Martono.
