Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membuka Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi 40 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian ATR/BPN. Pelatihan yang digelar bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu diarahkan untuk memperkuat integritas sekaligus membentuk aparatur yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
PRESTASI untuk pertama kalinya diselenggarakan Kementerian ATR/BPN bersama KPK. Angkatan pertama pelatihan ini diikuti 40 peserta yang terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN.
Nusron mengatakan integritas aparatur harus berjalan beriringan dengan semangat memberikan kemudahan kepada masyarakat. Menurut dia, birokrasi pada dasarnya dibentuk untuk melayani dan mempermudah urusan publik.
“Semangat kita adalah mempermudah rakyat. Kenapa kita harus mempermudah rakyat? Karena birokrasi memang dibuat untuk mempermudah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN saat membuka PRESTASI di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Cikeas, Selasa, 11 Agustus 2026.
Ia mengingatkan jajaran Kementerian ATR/BPN agar semangat tersebut tidak berhenti sebagai slogan. Sebagian besar tugas pokok kementerian, kata dia, berkaitan langsung dengan pelayanan publik, terutama dalam urusan pertanahan dan tata ruang.
Nusron menyebut sekitar 75-80 persen tugas pokok Kementerian ATR/BPN merupakan pelayanan publik. Karena itu, perilaku aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari menjadi salah satu penentu keberhasilan transformasi pelayanan.
“Dengan adanya pelatihan ini saya sangat sungguh gembira karena terkait dengan transformasi pelayanan yang sudah dan sedang kita lakukan. Kunci dari transformasi pelayanan yang saat ini kita kerjakan itu adalah kami sudah membuat rumus, berkali-kali saya sampaikan, tergantung dengan dua S: Sistem dan Sinten (SDM). Pelatihan kali ini meningkatkan kualitas Sinten,” ungkap Menteri Nusron.
Menurut Nusron, perbaikan sistem pelayanan tidak akan cukup tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Aparatur dituntut memiliki kemampuan sekaligus integritas agar perubahan birokrasi benar-benar dirasakan masyarakat.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan PRESTASI dirancang untuk membangun mentalitas dan moralitas ASN agar memiliki kemauan untuk tidak melakukan korupsi, termasuk ketika memiliki kesempatan untuk melakukannya.
Ia mengatakan pemberantasan korupsi dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Pendidikan antikorupsi, kata Ibnu, menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun integritas aparatur.
“Integritas itu harus ditunjukkan dengan perbuatan. Apa yang kita katakan benar, ya benar. Apa yang kita katakan salah, ya salah. Apa yang kita katakan di depan, jangan korupsi, di belakang juga kita tidak boleh korupsi. Itu namanya berintegritas,” tutur Ibnu Basuki Widodo.
Melalui PRESTASI, Kementerian ATR/BPN dan KPK mendorong agar nilai-nilai integritas tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan sehari-hari.
Penguatan tersebut diharapkan membentuk budaya kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang bersih dan berintegritas, sekaligus berorientasi pada kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan pertanahan dan tata ruang.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dan Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto. Hadir pula Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Yonathan Demme Tangdilintin.