Jakarta — Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, melaporkan perkembangan pelaksanaan tujuh layanan prioritas kementerian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu, 1 Juli 2026. Pembahasan itu sekaligus menyoroti penyederhanaan regulasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan pertanahan serta tata ruang kepada masyarakat.
Dalam paparannya, Dalu menyebut tujuh layanan prioritas tersebut mendominasi layanan yang diberikan Kementerian ATR/BPN sepanjang 2025.
“Pada tahun 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau 78% terhadap jumlah layanan,” ujar Dalu Agung Darmawan di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.
Tujuh layanan prioritas yang dimaksud meliputi pengecekan sertipikat dengan standar operasional prosedur (SOP) satu hari kerja; Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) satu hari kerja; hak tanggungan elektronik pada hari ketujuh; roya lima hari kerja; peralihan hak lima hari kerja; pendaftaran surat keputusan (SK) sepuluh hari kerja; serta perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor dengan SOP lima hari kerja.
Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Dalu juga memaparkan perkembangan transformasi layanan berbasis elektronik. Menurut dia, digitalisasi telah memberikan hasil nyata pada tiga kelompok layanan utama, yakni hak tanggungan elektronik (HT-El), layanan informasi pertanahan, dan layanan peralihan elektronik.
Penyederhanaan proses bisnis pada layanan HT-El, kata dia, berhasil memangkas tahapan birokrasi dan jumlah pihak yang terlibat sehingga penggunaan sumber daya manusia menjadi lebih efisien.
Sementara itu, pada layanan informasi pertanahan, permohonan pengecekan elektronik hingga kini telah mencapai 17.821.694 layanan. Adapun SKPT elektronik tercatat sebanyak 936.067 layanan dan Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik mencapai 1.516.709 layanan. Pada layanan peralihan elektronik, pelaporan akta dilakukan melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN paling lambat tujuh hari setelah akta dibuat sehingga dapat mencegah terjadinya transaksi berulang yang beritikad tidak baik.
Dalu secara khusus menyoroti perkembangan implementasi HT-El yang dinilai semakin memperkuat ekosistem pembiayaan nasional.
“Pada HT-El, sampai dengan Juni 2026 telah terbit 5.727.063 HT-El dengan total nilai Rp5.792 triliun dan didukung oleh 4.540 mitra kreditur,” ungkapnya.
Menurut Dalu, nilai HT-El juga menunjukkan tren peningkatan. Pada 2025, nilainya mencapai Rp1.008,81 triliun. Sementara hingga Juni 2026, realisasinya telah mencapai Rp409,78 triliun.
“Capaian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi HT bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjaga kesinambungan ekosistem kredit, kepastian jaminan, serta kepercayaan perbankan dan masyarakat terhadap produk pertanahan elektronik,” tutur Dalu Agung Darmawan.
Rapat yang dihadiri sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN itu dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra. Setelah mendengarkan pemaparan tersebut, Bahtra berharap implementasi tujuh layanan prioritas mampu menjadi fondasi transformasi pelayanan pertanahan yang lebih efektif dan transparan.
“Hal ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah serta mencegah sengketa, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Bahtra.