JAKARTA — Di tengah upaya pemerintah mewujudkan agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita, persoalan pertanahan dinilai menjadi salah satu fondasi utama yang menentukan keberhasilan berbagai program strategis. Tanpa kepastian data dan tata kelola lahan yang baik, target pembangunan di berbagai sektor berpotensi menghadapi hambatan.
Pandangan itu disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat menjadi pembicara dalam Akademi Politik yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2026.
Mengusung tema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan”, Ossy menjelaskan bahwa sektor pertanahan memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto.
“Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada tanah, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujar Wamen Ossy.
Dalam paparannya, Ossy menggambarkan tantangan pengelolaan sumber daya agraria Indonesia yang wilayahnya didominasi perairan. Dari keseluruhan wilayah nasional, sekitar 77 persen merupakan lautan, sedangkan 23 persen berupa daratan atau sekitar 189 juta hektare.
Dari total luas daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5 persen berada dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan. Sementara sisanya berada pada areal penggunaan lain (APL) yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN.
“Sementara itu, areal penggunaan lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi bagian dari kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini sekitar 79,5% area yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah terpetakan,” jelas Wamen Ossy.
Menurut dia, pekerjaan besar yang masih berlangsung saat ini adalah menyelesaikan pemetaan terhadap 20,5 persen bidang tanah yang belum terdata secara menyeluruh. Sebagian besar berada di wilayah perbatasan serta kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.
Penyelesaian pemetaan tersebut dinilai penting karena akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam membangun basis data pertanahan yang lengkap, akurat, dan terintegrasi. Data yang komprehensif dibutuhkan untuk mendukung perencanaan pembangunan sekaligus meminimalkan konflik pemanfaatan ruang.
Di hadapan para mahasiswa peserta Akademi Politik, Ossy menegaskan bahwa pemetaan bukanlah tujuan akhir. Tahap berikutnya yang tak kalah penting adalah integrasi data melalui Kebijakan Satu Peta yang saat ini terus didorong pemerintah.
Menurutnya, integrasi data menjadi kunci untuk mengatasi berbagai persoalan tumpang tindih pemanfaatan ruang yang selama ini kerap memicu sengketa lahan dan konflik agraria di berbagai daerah.
“Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan database yang kita miliki, baik di kawasan hutan dan kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
Melalui pemetaan menyeluruh dan integrasi data pertanahan, pemerintah berharap pengelolaan ruang dan agraria dapat berjalan lebih tertib, sekaligus menjadi landasan bagi pelaksanaan program-program prioritas nasional yang termuat dalam Asta Cita.