Nusron Wahid: Kebijakan Publik Harus Terus Dikoreksi Lewat Aspirasi Masyarakat

Terbit:

Yogyakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya keterbukaan terhadap kritik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut dia, kualitas kebijakan publik hanya dapat ditingkatkan apabila para pejabat bersedia mendengar langsung keluhan dan aspirasi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Nusron saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang digelar oleh Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin malam, 15 Juni 2026.

Di hadapan peserta yang didominasi mahasiswa, Nusron menilai kritik merupakan konsekuensi yang melekat pada jabatan publik. Karena itu, pejabat negara tidak seharusnya alergi terhadap masukan masyarakat.

“Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya harus lebih baik maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujar Menteri Nusron.

Baca Juga:

Dialog yang digelar dalam rangka memperingati Bulan Pancasila itu menjadi ruang diskusi mengenai relevansi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, termasuk dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah. Nusron mengatakan setiap kebijakan perlu diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.

“Ini di bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan, sudah sesuai apa tidak. Sudah sesuai dengan pancasila atau tidak, kalau belum ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai dengan pancasila,” lanjut Menteri Nusron.

Dalam pandangannya, keterbukaan terhadap kritik bukan sekadar mekanisme demokrasi, melainkan juga bagian dari implementasi nilai Pancasila. Dengan mendengar suara masyarakat, pemerintah memiliki kesempatan untuk memperbaiki kebijakan yang dinilai belum tepat sasaran atau belum menjawab kebutuhan publik.

Kegiatan tersebut juga berlangsung bertepatan dengan momentum Malam Tahun Baru Islam. Dalam kesempatan itu, Nusron mengajak peserta menjadikan pergantian tahun sebagai momen refleksi dan evaluasi diri. Ia menekankan pentingnya semangat perbaikan berkelanjutan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung,” tuturnya.

Prinsip itu, menurut Nusron, juga menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kebijakan harus terus dievaluasi agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
“Karena saya mau beruntung, maka kebijakan-kebijakan saya itu harus lebih baik,” ujar Menteri Nusron.

Acara KOPDAR Bareng Mas Dar turut menghadirkan Sudaryono dan Budiman Sudjatmiko sebagai pembicara. Namun dialog yang berlangsung sekitar 30 menit itu akhirnya dihentikan lebih awal setelah suasana forum menjadi tidak kondusif.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Sepyo Achanto, bersama jajarannya.

Bagikan:

Artikel terkait

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Advertisement

Terpopuler

Gempa Susulan Sangihe Capai 314 Kali, BMKG Catat Tren Penurunan

Sangihe

4 Tokoh Muda Asal Sulut Masuk Jajaran DPP PIKI

Nasional

3 Atlet Putri Sitaro Kembali Perkuat Sulut di Kejurnas Panjat Tebing...

Sitaro

Penunjukan PLT Ketua DPRD Sangihe Berpolemik

Sangihe

Penyaluran Bantuan di Sangihe Besar Dimulai Senin

Sangihe

Terkini