Sitaro, Lintasutara.com — Pengendalian inflasi dan penyediaan data ekonomi yang akurat menjadi dua agenda utama yang mendapat perhatian pemerintah pusat menjelang pelaksanaan program pembangunan nasional tahun depan. Kedua isu tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembukaan Sensus Ekonomi 2026, Senin, 16 Juni 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Heronimus Makainas, mengikuti rapat tersebut secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri berbagai kementerian serta lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, TNI, Polri, Badan Pusat Statistik (BPS), BUMN, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga mendorong seluruh daerah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
Bagi daerah kepulauan seperti Sitaro, pengendalian inflasi memiliki tantangan tersendiri. Keterbatasan akses distribusi dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sering menjadi faktor yang memengaruhi harga sejumlah komoditas. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Usai mengikuti rapat, Heronimus Makainas menyatakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro siap menjalankan seluruh arahan yang disampaikan pemerintah pusat.
“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro siap menindaklanjuti setiap kebijakan dan arahan yang diberikan pemerintah pusat, baik dalam upaya pengendalian inflasi maupun pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Makainas.
Menurut dia, pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Makainas menambahkan, keberhasilan menjaga inflasi akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan tingkat kesejahteraan warga. Karena itu, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah perlu terus diperkuat agar langkah-langkah pengendalian dapat berjalan efektif.
Di sisi lain, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dipandang sebagai momentum penting bagi daerah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Data yang dihasilkan nantinya diharapkan menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Selain mendukung pelaksanaan sensus, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro juga berharap data yang terkumpul mampu menggambarkan perkembangan sektor usaha, ketenagakerjaan, hingga potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perekonomian daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Plt Bupati Sitaro didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, perwakilan BPS Kabupaten Kepulauan Sitaro, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Dengan keterlibatan berbagai pihak, pemerintah daerah menargetkan tindak lanjut hasil rapat dapat berjalan efektif sekaligus mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Sitaro.