Dukung karya jurnalisme perbatasan Lintasutara.com
Lihat
LU TV

Ferdy Sondakh Tegaskan Penentuan Ketua DPC PDI-P Hak Prerogatif Ibu Ketum

Sangihe, Lintasutara.com – Dinamika politik di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali mencuat setelah beredar informasi terkait susunan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Ketua DPC PDI-P Sangihe, Ferdy Sondakh, angkat bicara menanggapi hal tersebut. Ia menegaskan bahwa saat ini mekanisme partai sedang dijalankan sesuai aturan organisasi.

“Kami meminta semua pihak untuk tetap menahan diri dan tidak membuat klaim yang justru dapat menimbulkan kebingungan bagi kader maupun pengurus di tingkat bawah,” ujar Sondakh yang juga menjabat Ketua DPRD Sangihe.

Sondakh menambahkan, semua pihak diminta untuk bersabar hingga Surat Keputusan (SK) kepengurusan resmi diturunkan oleh DPP PDI-P. Nantinya, pada saat Konferensi Cabang (Konfercab) barulah akan diketahui kepengurusan yang sah.

“Sekarang ini jadwal Konfercab saja belum ada, masa sudah ada pengurus. Intinya, kita jangan mendahului keputusan partai melalui Ibu Ketua Umum,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penunjukan siapa yang nantinya akan menjadi pengurus atau Ketua DPC PDI-P Sangihe merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P.

“Sebagai kader, sikap kami jelas: tegak lurus pada setiap keputusan partai,” tandasnya.

Pernyataan Sondakh ini diharapkan dapat meredam spekulasi dan menjaga soliditas internal partai menjelang agenda-agenda politik penting di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

(Penulis / Editor : Theodorus)

Bagikan:

Artikel terkait

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Advertisement

Terpopuler

Ferdy Sondakh Imbau Kader PDI-P Sangihe Bersabar

Sangihe

Kisah Windi Devinia Kaparang, Guru di Perbatasan Indonesia Filipina

Profil

Dari Manado ke Panggung BPU Sangihe, Sanggar Teater Kavirsigers Bakal Sajikan...

Sangihe

Pemkab Sitaro Dapat Hibah Aset Pelabuhan Sawang untuk Relokasi Rumah Sakit

Sitaro

Lindungi Hak Masyarakat Hukum Adat dan Jaga Warisan Leluhur, Kementerian ATR/BPN...

Nasional

Terkini