Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah menghadapi dilema serius dalam penanganan kasus stunting.
Data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Februari 2025 mencatat 105 kasus stunting tersebar di 10 kecamatan. Namun, keabsahan dan transparansi data ini kini dipertanyakan sejumlah pihak.
Pasalnya, SSGI hanya merilis data dalam bentuk persentase dan sebaran umum, tanpa membuka akses ke informasi mendetail seperti nama dan alamat penderita. Padahal, bagi tenaga kesehatan di lapangan dan tim yang tergabung dalam Tim Percepatan, Pencagahan dan Penurunan Stunting (TPPPS), data tersebut sangat vital untuk penanganan lanjutan yang terarah dan tepat sasaran.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Daerah melalui puskesmas-puskesmas di seluruh wilayah Sangihe, dalam EPP GBM. Para tenaga kesehatan secara rutin melakukan pendampingan, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga penanganan langsung terhadap kasus-kasus stunting yang terdeteksi. Data mereka bersifat real-time, terukur, dan menyertakan identitas lengkap sasaran.
Ketimpangan antara dua sumber data ini menjadi tantangan nyata bagi TPPPS yang baru saja dilantik Bupati Kepulauan Sangihe. Mereka dihadapkan pada satu sisi tuntutan percepatan penurunan angka stunting, namun di sisi lain dibatasi akses terhadap data akurat yang semestinya menjadi dasar penyusunan strategi dan intervensi.
Kritik pun mengemuka terhadap mekanisme pelaporan SSGI yang dinilai belum berpihak pada prinsip transparansi dan keterbukaan data publik, khususnya dalam konteks penanganan masalah kesehatan masyarakat seperti stunting. Jika data yang digunakan untuk mengambil kebijakan tak dapat diverifikasi di lapangan, maka efektivitas program bisa jadi diragukan.
Sangihe butuh sinergi data, bukan sekadar angka yang dipresentasikan. Ke depan, harapan publik tertuju pada koordinasi lintas sektor, harmonisasi sistem pelaporan, serta keberanian untuk membuka data demi masa depan generasi Sangihe yang lebih sehat dan bebas stunting.
