Sangihe, Lintasutara.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan menyusul gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Kepulauan Sangihe pada Senin (8/6/2026).
Keputusan tersebut diambil dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, di Aula Rumah Jabatan Bupati, Selasa (9/6/2026).
Rapat yang dihadiri unsur Forkopimda, TNI, Polri, BPBD, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah itu secara khusus membahas langkah-langkah penanganan pascabencana, terutama bagi masyarakat terdampak di wilayah pulau-pulau terluar Kecamatan Marore.
Bupati Michael Thungari mengatakan penetapan status tanggap darurat menjadi langkah strategis agar pemerintah dapat bergerak lebih cepat dalam penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.
“Melalui penetapan status tanggap darurat ini, seluruh sumber daya pemerintah daerah dapat dimaksimalkan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Keselamatan warga menjadi prioritas utama dan seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” ujar Thungari.
Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah pusat untuk mempercepat penyaluran bantuan serta pemulihan kondisi masyarakat di wilayah terdampak.
“Kami tidak akan membiarkan masyarakat menghadapi situasi ini sendiri. Pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga dukungan pemulihan pascabencana,” katanya.
Selain menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, rapat juga membahas pendataan kerusakan rumah warga, fasilitas umum, sarana ibadah, serta kebutuhan mendesak yang diperlukan masyarakat di Pulau Kawio, Matutuang, dan wilayah lainnya di Kecamatan Marore.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk mempercepat asesmen lapangan guna memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyaluran bantuan dan pelaksanaan program rehabilitasi serta rekonstruksi.
Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan pendataan dan pemantauan di lapangan untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
“Masyarakat diharapkan tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan,” tutup Thungari.