Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memanfaatkan hasil penilaian kompetensi pegawai negeri sipil atau PNS untuk memetakan kekuatan dan kesenjangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kementerian.
Penilaian kompetensi tersebut dilakukan sejak pegawai mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar). Hasilnya tidak hanya digunakan untuk mengukur kemampuan individu, tetapi juga menjadi pijakan bagi organisasi dalam menentukan arah pengembangan kompetensi pegawai.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian ATR/BPN menggelar kegiatan Umpan Balik (Feedback) Pemetaan Kompetensi Pegawai pada Rabu, 19 Agustus 2026. Kegiatan ini ditujukan agar pegawai memahami kompetensi yang telah dimiliki sekaligus mengetahui aspek yang masih perlu dikembangkan.
“Hasil penilaian kompetensi sudah kita masukkan ke dalam SINTEN (Sistem Informasi Kompetensi). Sesi Feedback ini menjadi momentum yang baik untuk arah pengembangan ke depan Bapak/Ibu seperti apa. Bapak/Ibu juga dapat mengetahui kompetensinya seperti apa, baik kompetensi manajerial sosial kultural maupun aspek teknis, termasuk di mana kekurangannya,” ujar Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Heri Mulianto, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Heri mengatakan hasil feedback tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan individual development plan (IDP). Rencana itu mencakup penentuan pelatihan dan bentuk pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap pegawai.
“Ini juga membantu pegawai melihat standar kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatannya. pegawai dapat mengetahui kompetensi yang masih dimiliki dan langkah yang perlu dilakukan untuk memenuhinya. Jadi bukan hanya melihat kondisi kita saat ini, tetapi juga melihat apa yang akan kita tuju dan apa yang harus kita lakukan untuk menuju ke sana,” tuturnya.
Dalam kegiatan tersebut, PNS yang telah mengikuti penilaian kompetensi saat Latsar 2025 menjalani sesi one on one atau tatap muka bersama asesor aparatur. Sebanyak 18 pegawai mengikuti sesi tersebut pada 19 Agustus 2026. Adapun 13 pegawai lainnya dijadwalkan mengikuti sesi asesmen pada 20 Agustus 2026.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN, Budi Santosa, mengatakan Feedback Penilaian Kompetensi menjadi bagian penting dalam proses transformasi organisasi. Menurut dia, pemetaan kompetensi diperlukan agar penataan organisasi berjalan seiring dengan kesiapan sumber daya manusia.
Transformasi organisasi itu kini tengah dilakukan Kementerian ATR/BPN melalui penerapan sistem Organisasi Berbasis Wilayah. Sistem tersebut diluncurkan pada Senin, 17 Agustus 2026, di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.
Menurut Budi, perubahan struktur organisasi berbasis wilayah akan berpengaruh terhadap penataan jabatan sekaligus kebutuhan kompetensi pegawai.
“Ini jadinya Kepala Seksi di Kantah terbagi ke dalam 6 wilayah sesuai kapasitas dari Kantah masing-masing. Ini bisa menjadi momentum dalam mempersiapkan kebutuhan tersebut melalui penilaian kompetensi pegawai ini,” pungkasnya.