Pemberantasan Mafia Tanah Tak Cukup dengan Penindakan, ATR/BPN Dorong Pembenahan Sistem Pertanahan

Terbit:

JAKARTA – Pemberantasan mafia tanah tidak cukup hanya dengan mengungkap kasus dan menangkap pelakunya. Pemerintah juga dituntut membenahi sistem pertanahan agar kejahatan serupa tidak kembali terjadi.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, dalam sambutan yang dibacakan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono. Sambutan itu disampaikan saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas Tedjo Prijono.

Iljas menyebut ada tiga langkah yang perlu dilakukan setelah rakor tersebut. Pertama, menjadikan hasil penegakan hukum sebagai dasar pembenahan tata kelola pertanahan. Setiap perkara yang berhasil diungkap harus menjadi bahan evaluasi untuk mengenali modus kejahatan sekaligus mengidentifikasi kelemahan sistem.

Baca Juga:

Kedua, memperkuat kepastian hukum melalui peningkatan kualitas data dan integritas pelayanan pertanahan. Langkah ini mencakup pengembangan data yang akurat, penerapan sistem transparan dan akuntabel, serta digitalisasi untuk meningkatkan keamanan data, memperkuat jejak audit, dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” jelas Dirjen PSKP.

Langkah ketiga adalah memperkuat sinergi penegakan hukum dengan tetap mengedepankan ketepatan dan kehati-hatian dalam menangani setiap perkara.

“Saya mengapresiasi kerja sama Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan yang telah berjalan selama 9 tahun melalui forum koordinasi ini. Ke depan, sinergi harus semakin efektif dalam memperkuat penyelesaian perkara dan memperkuat pencegahan,” tutur Iljas Tedjo Prijono.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, memaparkan capaian Satgas Anti-Mafia Tanah sepanjang 2026. Dari total target operasi sebanyak 120 kasus, sebanyak 100 kasus telah berhasil diselesaikan dengan menetapkan 151 tersangka.

Penanganan tersebut juga berhasil menyelamatkan tanah seluas 110.046.567 meter persegi. Adapun nilai kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp5,77 triliun atau tepatnya Rp5.773.954.641.464.

“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” ucap Hendra Gunawan.

Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2026. Kegiatan ini diikuti 414 peserta yang berasal dari perwakilan kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama, serta Kantor Wilayah BPN Provinsi.

Dalam acara penutupan tersebut turut hadir Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dan Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Rudi Alfonso.

Bagikan:

Artikel terkait

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Advertisement

Terpopuler

7 Kampung Kepulauan di Sangihe Segera Nikmati Listrik 24 Jam

Sangihe

ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan

Nasional

ATR/BPN Serahkan 15 Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026 di Bogor

Nasional

Atlet Putri Sitaro ‘Sapu’ Emas–Perak Speed WR Panjat Tebing Porprov Sulut...

Manado

Hasil Nyata di Kunker Perdana: Bantuan Gubernur Sulut Sudah Masyarakat Manfaatkan

Advetorial

Terkini