JAKARTA – Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga 2026. Capaian tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah yang memberikan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk mempermudah masyarakat mendaftarkan tanahnya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung percepatan pendaftaran tanah, khususnya untuk pendaftaran pertama kali.
“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk Din Parunggi, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dari 132 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 90 daerah memberlakukan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 daerah lainnya memberikan pengurangan. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong percepatan pendaftaran tanah.
BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.
Uunk mengatakan kebijakan pengurangan dan pembebasan BPHTB merupakan bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan pertanahan. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting agar masyarakat tidak terbebani biaya ketika mengurus pendaftaran tanah untuk pertama kali.
Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan tersebut. Menurut dia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap layanan pendaftaran tanah.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk Din Parunggi.
