132 Kabupaten/Kota Bebaskan BPHTB, ATR/BPN Percepat Pendaftaran Tanah

Terbit:

JAKARTA – Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga 2026. Capaian tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah yang memberikan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk mempermudah masyarakat mendaftarkan tanahnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung percepatan pendaftaran tanah, khususnya untuk pendaftaran pertama kali.

“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk Din Parunggi, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dari 132 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 90 daerah memberlakukan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 daerah lainnya memberikan pengurangan. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong percepatan pendaftaran tanah.

Baca Juga:

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.

Uunk mengatakan kebijakan pengurangan dan pembebasan BPHTB merupakan bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan pertanahan. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting agar masyarakat tidak terbebani biaya ketika mengurus pendaftaran tanah untuk pertama kali.

Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan tersebut. Menurut dia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap layanan pendaftaran tanah.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk Din Parunggi.

Bagikan:

Artikel terkait

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Advertisement

Terpopuler

Hasil Nyata di Kunker Perdana: Bantuan Gubernur Sulut Sudah Masyarakat Manfaatkan

Advetorial

7 Kampung Kepulauan di Sangihe Segera Nikmati Listrik 24 Jam

Sangihe

ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan

Nasional

ATR/BPN Serahkan 15 Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026 di Bogor

Nasional

Atlet Putri Sitaro ‘Sapu’ Emas–Perak Speed WR Panjat Tebing Porprov Sulut...

Manado

Terkini