JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengapresiasi sinergi kepolisian dan kejaksaan dalam upaya mencegah serta menangani tindak pidana pertanahan. Kolaborasi antarlembaga itu dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian target operasi penanganan kasus pertanahan.
Apresiasi tersebut disampaikan Nusron melalui pemberian piagam penghargaan dan penyematan pin kepada perwakilan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dari sejumlah provinsi. Penghargaan diberikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ucap Menteri Nusron dalam Rakor yang digelar di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, pin penghargaan atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang, Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri, serta Kapolres Banggai Kombes Pol Henry Yulianto.
Selain itu, sebanyak 75 penerima penghargaan memperoleh pin atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan. Mereka terdiri atas kapolda, kepala kejaksaan tinggi (kajati), dan kepala kantor wilayah BPN dari 25 provinsi.
Provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Nusron mengatakan, pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Karena itu, koordinasi antarlembaga perlu diperkuat hingga tingkat daerah dan jajaran paling bawah.
Menurut dia, penguatan kerja sama tersebut penting untuk mendeteksi potensi tindak pidana pertanahan sejak dini sekaligus memastikan penanganan kasus berjalan lebih optimal.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkas Menteri Nusron.
Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2026 turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Leonard Eben Ezer yang mewakili Jaksa Agung. Hadir pula Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Brigjen Pol. Suhirman yang mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
