JAKARTA – Indonesia menghadapi ancaman bencana yang kian menjadi tantangan dalam pembangunan wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 2.304 kejadian terjadi sejak awal tahun hingga 6 November 2026. Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya memperhitungkan risiko bencana sejak tahap perencanaan pembangunan.
Momentum Hari Tata Ruang Nasional dimanfaatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendorong pendekatan penataan ruang berbasis risiko. Melalui talkshow bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” di Jakarta, Selasa, 10 November 2026, kementerian ini menekankan pentingnya menempatkan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari kebijakan tata ruang.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan pengurangan risiko bencana harus dimulai sejak perencanaan pembangunan. Menurut dia, penataan ruang memiliki peran strategis untuk mengidentifikasi ancaman, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman.
“Kondisi ini (tingginya jumlah bencana) menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ungkap Dalu Agung saat menyampaikan pidato dalam Talkshow Hari Tata Ruang Nasional.
Data kebencanaan 2026 menunjukkan, sebanyak 94,27 persen bencana merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73 persen lainnya merupakan bencana geologi. Kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem mendominasi kejadian bencana sepanjang tahun ini.
Dominasi bencana hidrometeorologi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan wilayah. Setiap keputusan mengenai pemanfaatan ruang perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan, daya dukung wilayah, serta potensi ancaman bencana.
Dalu Agung menilai penataan ruang tidak semata-mata mengatur lokasi yang boleh atau tidak boleh dibangun. Lebih dari itu, kebijakan tata ruang harus memastikan pembangunan berlangsung di tempat yang tepat dengan memperhitungkan risiko, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan wilayah.
Pendekatan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi ini mengamanatkan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten dan kota dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.
RTR juga tidak hanya menjadi instrumen pencegahan sebelum bencana terjadi. Dokumen tersebut dapat menjadi acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah setelah bencana.
Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan aspek kebencanaan telah menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan RTR. Identifikasi ancaman dan kerentanan bencana dituangkan dalam dokumen tata ruang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Selain itu, pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak justru meningkatkan risiko bencana.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” terang Suyus Windayana.
Dalam forum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, turut menyoroti peran tata ruang dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.
Menurut Sugiono, tata ruang harus menjadi landasan dalam menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian ketika bencana terjadi. Dokumen tersebut juga menjadi acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik Kurniawan saat membacakan pidato Menko PMK.
Talkshow Hari Tata Ruang Nasional tersebut dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
Melalui peringatan Hari Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR/BPN berharap kesadaran dan kolaborasi antarpihak dalam mewujudkan penataan ruang berkelanjutan semakin meningkat. Perencanaan pembangunan yang memperhitungkan risiko bencana diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi masyarakat, memperkuat ketangguhan menghadapi bencana dan perubahan iklim, serta menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
