Sangihe, Lintasutara.com – Sejumlah tokoh masyarakat Kampung Kawaluso, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, meminta Pemerintah Kabupaten Sangihe melalui instansi teknis terkait segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Penjabat (Pj) Kapitalaung Kawaluso yang dinilai sering mangkir dan jarang berada di tempat tugas.
Keluhan tersebut mencuat setelah masyarakat mengaku kesulitan mengurus berbagai kebutuhan administrasi pemerintahan kampung karena kantor kapitalaung kerap tidak beraktivitas sebagaimana mestinya.
Menurut sejumlah warga, keberadaan pimpinan pemerintahan kampung sangat dibutuhkan, terlebih Kawaluso merupakan salah satu kampung di pulau terluar yang menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan listrik, air bersih, hingga pelayanan publik. Kondisi tersebut juga pernah menjadi perhatian berbagai lembaga pemerintah yang melakukan pemantauan di Pulau Kawaluso.
Salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengatakan, seorang penjabat kapitalaung seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat dan hadir di tengah warga.
“Kalau pemimpin kampung sering tidak berada di tempat, tentu pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu. Kami berharap pemerintah daerah segera turun melakukan evaluasi agar roda pemerintahan kampung berjalan normal,” ujarnya.
Masyarakat menilai, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan kampung tetap berjalan efektif, terutama dalam pengelolaan administrasi, pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari dana desa dan anggaran pemerintah lainnya.
Permintaan evaluasi ini juga mengingatkan pada keluhan serupa yang pernah muncul beberapa tahun lalu terkait minimnya aktivitas pemerintahan di Kampung Kawaluso, ketika sejumlah pihak mempertanyakan keberadaan aparat kampung dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Camat Kendahe, Irwin Sasiang, diharapkan dapat mengambil langkah koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan pelayanan pemerintahan di Kampung Kawaluso tetap berjalan maksimal. Nama Irwin Sasiang juga tercatat aktif mendampingi berbagai kegiatan pemerintah pusat di Pulau Kawaluso, termasuk pemantauan wilayah perbatasan.
Tokoh masyarakat berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK), Inspektorat, maupun pemerintah daerah dapat segera melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk menilai kinerja Pj Kapitalaung dan mengambil langkah yang dianggap perlu demi kepentingan masyarakat.
“Yang kami inginkan bukan polemik, tetapi pelayanan yang baik. Masyarakat berhak mendapatkan pemerintahan kampung yang hadir dan bekerja untuk warga,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pj Kapitalaung Kawaluso terkait berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat tersebut.