Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka ruang kolaborasi dengan kalangan profesional dan akademisi pertanahan untuk memperkuat substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan.
Salah satu mitra yang dilibatkan adalah Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi-Agraria (KAPTI-AGRARIA) melalui forum Dialog Strategis yang digelar di Fairmont Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026.
Dalam forum tersebut, Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, menilai KAPTI-AGRARIA memiliki sumber daya yang dapat berkontribusi dalam penyusunan regulasi baru di bidang pertanahan. Ia menekankan pentingnya partisipasi berbagai pihak agar rancangan undang-undang tersebut memiliki landasan yang kuat.
“KAPTI punya resources yang luar biasa, termasuk Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Kami berharap masukan untuk RUU Pertanahan bisa digarap di STPN dan disampaikan kepada kami,” ucap Dwi Budi Martono yang juga merupakan Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan.
Dialog yang mengangkat tema “Kontribusi Pemikiran untuk RUU Pertanahan dan Penguatan Tata Kelola Agraria” itu mencerminkan keterkaitan erat antara KAPTI-AGRARIA dan Kementerian ATR/BPN dalam pengembangan kebijakan pertanahan.
Menurut Dwi Budi, organisasi alumni tersebut memiliki peran strategis dalam menyumbangkan pemikiran untuk perbaikan tata kelola agraria di Indonesia.
Ia berharap forum tersebut menjadi wadah untuk menghimpun gagasan yang dapat memperkaya substansi RUU Administrasi Pertanahan.
Dalam kesempatan yang sama, Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau, menyoroti pentingnya penyusunan konsep yang komprehensif dalam pembaruan sistem administrasi pertanahan.
Ia menyebut arah kebijakan ke depan perlu menekankan transparansi penguasaan tanah, pengaturan yang jelas berbasis undang-undang, serta pengembangan sistem administrasi pertanahan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Saya pikir itu yang menjadi harapan kita semua agar RUU Administrasi Pertanahan ini hadir untuk memenuhi kebutuhan bersama,” pungkas Andi Tenrisau yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina KAPTI-AGRARIA.
Setelah pemaparan para narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Didik Purnomo.
Anggota KAPTI-AGRARIA yang berasal dari berbagai unsur profesional pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN bergantian menyampaikan pandangan mengenai kondisi pertanahan saat ini.
Beragam gagasan muncul dalam diskusi tersebut, mulai dari isu perlindungan hukum bagi aparat pertanahan, sistem peradilan pertanahan, sistem pendaftaran tanah, hingga pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Isu kewenangan pelaksana pertanahan di daerah juga menjadi perhatian. Sejumlah peserta mengungkapkan keresahan pegawai yang kerap berhadapan dengan regulasi kementerian lain yang telah memiliki dasar undang-undang.
Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU Administrasi Pertanahan.
Acara itu turut dihadiri Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi yang memberikan sambutan.
Laporan kegiatan disampaikan oleh Ketua Umum KAPTI-AGRARIA Sri Pranoto. Hadir pula Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan jajaran Kementerian ATR/BPN.
Dialog Strategis tersebut juga dirangkai dengan kegiatan silaturahmi dalam suasana Ramadan 1447 Hijriah.