Sitaro, Lintasutara.com – Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Kalangit, mengambil langkah tegas dengan mencopot dua pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara eselon II dari jabatannya. Kedua pejabat tersebut adalah Stengly Langi, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Misje Tamaka, mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
Menurut Chyntia, keputusan penonaktifan ini tidak lepas dari dugaan kasus hukum yang tengah keduanya hadapi. Ia menegaskan, sebagai kepala daerah, dirinya sudah mengantongi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kabupaten Sitaro serta laporan kepolisian terkait persoalan hukum yang sementara berproses di Mapolres Kepulauan Sitaro.
“Makanya saya langsung membentuk tim untuk melakukan sidang disiplin. Dan kalau sedang dalam proses pelaksanaan sidang, itu sudah bisa kita nonaktifkan,” kata Chyntia, Sabtu (13/09).
Dengan pemberhentian Stengly dan Misje, kekosongan jabatan eselon II pada lingkup Pemkab Sitaro kini semakin bertambah. Jika sebelumnya terdapat lima posisi lowong, kini jumlahnya menjadi tujuh. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus segera menyiapkan pengisian jabatan.
“Dan selter (seleksi terbuka) untuk pengisian jabatan ini akan segera kita lakukan dalam waktu dekat,” kunci Chyntia.
Untuk sementara waktu, Bupati menunjuk pejabat pelaksana harian (Plh). Jabatan Kepala BKPSDM dipercayakan kepada Asisten III Sekda, dr. Semuel Raule, sedangkan posisi Kepala Dinas PMD kepada Asisten I Sekda, Novia Tamaka.
Sebagaimana diketahui, pada November 2024 lalu, Stengly Langi maupun Misje Tamaka pernah memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Sitaro untuk dimintai keterangan. Namun hingga kini, kelanjutan kasus hukum yang menyeret kedua pejabat eselon II tersebut belum diketahui secara pasti.
(Penulis / Editor : Boni Baganu)