Sitaro, Lintasutara.com – Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia I. Kalangit, menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2025 yang di gelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih, Jakarta, beberapa pekan lalu. Ia datang bersama Ketua DPRD Djon Janis, Sekretaris Daerah Denny Kondoj.
Dalam pertemuan itu, Chyntia menyoroti maraknya penyalahgunaan dana desa yang kerap menjadi laporan masyarakat.
“Di KPK kami ditanyakan bentuk-bentuk korupsi di daerah. Dari pengamatan saya, yang paling banyak muncul adalah penyalahgunaan dana desa. Karena itu pendampingan dari KPK sangat diperlukan,” kata Chyntia.
Menurutnya, jabatan di tingkat lokal kerap membuat sebagian pejabat merasa berkuasa tanpa kontrol.
“Kadang orang kalau sudah ada jabatan jadi raja-raja kecil di daerah. Sekarang KPK tidak main-main. Kalau mereka sudah fokus pada satu orang, pasti akan terus ditindak sampai ditemukan celah korupsinya,” ujarnya.
Chyntia juga menyinggung keseriusan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pemberantasan korupsi.
“Memang saya lihat programnya Pak Prabowo untuk membasmi korupsi betul-betul serius, dan itu sudah berjalan,” katanya.
Namun, Bupati menilai penyalahgunaan dana desa seringkali dipicu oleh lemahnya administrasi dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, ia mendorong agar KPK memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para kepala desa (kapitalis), sekaligus memperkuat pengawasan dari Inspektorat.
“Pengawasan dari Inspektorat sangat diperlukan untuk pencegahan. Kendalanya di kami adalah masalah anggaran, apalagi di wilayah kepulauan. Karena itu, pada 2026 kami akan menganggarkan 1 persen dari APBD khusus untuk biaya pengawasan Inspektorat,” ujar Chyntia.
Kegiatan itu juga turut di hadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, Ketua DPRD Fransiscus Silangen, serta para bupati dan walikota, Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala Badan Keuangan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
Sementara untuk pejabat KPK yang hadir pada kegiatan tersebut yakni Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo, dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto.
(Penulis / Editor : Boni Baganu)