Sangihe, Lintasutara.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati, Rabu (16/03/2022).
Forum kali dilaksanakan guna membahas Pengukuran Nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna tahun 2021.
Baca Juga : Rudis Ketua Sinode GMIST Mulai Dibangun: Terima Kasih PT Anugerah Dinasti Sakti
Membuka kegiatan, Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana dalam sambutannya menyebutkan jika sebagai daerah perbatasan, pengembangan dan pembangunan di kawasan perbatasan Negara secara umum sudah menjejaki tahap yang lebih baik dari tahapan sebelumnya, namun belum menjadi prioritas utama.
Meskipun berbagai regulasi yang mengatur tentang penataan ruang memberikan suatu perspektif baru dalam menata ruang Nasional, dengan adanya integrasi antar ruang daratan, laut dan udara, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah-wilayah perbatasan Negara.
“Hal ini tentunya berlaku secara umum dihampir seluruh kawasan perbatasan dan secara jelas membawa konsekuensi dan pengaruh yang besar dalam pencapaian tujuan pengembangan kawasan perbatasan Negara,” sebut Gaghana.
Baca Juga : Kasus Covid-19 Naik, Jokowi Minta Masyarakat Tenang dan Disiplin Prokes
Menjawab kebutuhan pengembangan kawasan perbatasan negara yang masih menjadi sebuah pekerjaan untuk diselesaikan bersama, maka menurut orang nomor satu Tampungang Lawo ini, diperlukan kemauan dan kerja keras melalui berbagai kebijakan atau treatmen khusus sehingga permasalahan PKSN di Sangihe dapat dibenahi.
“Paradigma baru yang menempatkan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara, merupakan sebuah kebutuhan dan tuntutan mendasar yang memerlukan respon serta kearifan secara nyata dalam sinergitas seluruh stakeholder baik ditingkat Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat,” kuncinya.
Turut hadir dalam FGD BPPD Sangihe kali ini, Koordinator Tim Drs. Sriyanto M.Si, perencana ahli madya pada asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI.
(Gr)