Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga November 2026

Terbit:

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat 58.000 lebih kasus pertanahan masuk dalam kurun waktu hampir 12 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35.294 kasus atau sekitar 60 persen telah berhasil diselesaikan hingga 3 November 2026.

Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, mengatakan capaian tersebut merupakan akumulasi penanganan kasus pertanahan dalam periode tersebut.

“Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60%,” ujar Yaved dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Dalam penanganannya, Kementerian ATR/BPN mengelompokkan kasus pertanahan ke dalam tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara. Klasifikasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.

Baca Juga:

Sengketa pertanahan merupakan perselisihan mengenai tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Adapun konflik pertanahan melibatkan orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan maupun telah menimbulkan dampak luas.

Sementara itu, perkara pertanahan merupakan perselisihan yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.

Khusus sepanjang 2026, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 1.164 kasus. Yaved menjelaskan, jumlah tersebut merupakan bagian dari akumulasi kasus yang belum tuntas pada tahun-tahun sebelumnya dan kasus baru yang masuk selama tahun ini.

“Untuk kinerja penanganan kasus sepanjang 2026, terdapat 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah jumlah kasus yang masuk selama 2026 mencapai 3.392 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan,” terangnya.

Dalam rapat koordinasi yang sama, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, memaparkan capaian penanganan tindak pidana pertanahan sepanjang 2026. Salah satu indikatornya adalah penyelamatan aset dengan nilai mencapai sekitar Rp5,286 triliun.

“Kalau tahun lalu kita menyelamatkan aset sekitar Rp23 triliun sekian. Saat ini kami menyelamatkan aset sekitar 5 triliun 286 miliar rupiah,” ungkapnya.

Meski nilai aset yang diselamatkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, Hendra menyebut jumlah Target Operasi (TO) yang ditangani justru meningkat. Pada 2025, terdapat 102 TO, sedangkan pada 2026 jumlahnya bertambah menjadi 120 TO.

Dari total target tersebut, sebanyak 100 TO telah berhasil diselesaikan sepanjang tahun ini. Capaian itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 10 TO, pungkas Hendra.

Bagikan:

Artikel terkait

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Advertisement

Terpopuler

Hasil Nyata di Kunker Perdana: Bantuan Gubernur Sulut Sudah Masyarakat Manfaatkan

Advetorial

7 Kampung Kepulauan di Sangihe Segera Nikmati Listrik 24 Jam

Sangihe

ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan

Nasional

ATR/BPN Serahkan 15 Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026 di Bogor

Nasional

Atlet Putri Sitaro ‘Sapu’ Emas–Perak Speed WR Panjat Tebing Porprov Sulut...

Manado

Terkini