Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka belum sepenuhnya menghadirkan wajah pendidikan yang setara di wilayah perbatasan.
Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sebuah sekolah dasar di Kampung Kaluwatu, Kecamatan Manganitu Selatan, masih bertahan dengan jumlah murid yang sangat terbatas sekaligus kekurangan tenaga pengajar.
Kondisi itu terlihat di SD GMIST Eppata Tetilade. Tahun ajaran ini, sekolah tersebut hanya memiliki tujuh murid. Mereka tersebar di tiga tingkat kelas, yakni satu murid di kelas I, empat siswa di kelas III, dan dua siswi di kelas VI. Sementara kelas II, IV, dan V tidak memiliki murid.
Sekolah tersebut kini dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah Irvan Salamate, S.Pd. Ia kembali mengajar setelah sebelumnya sempat berhenti mengajar. Irvan sekaligus mendapat tugas sebagai Plt kepala sekolah berdasarkan surat keputusan yayasan.
Menurut Irvan, dirinya kembali dipanggil pihak yayasan setelah guru sebelumnya pensiun pada Mei 2026. Saat itu, kegiatan belajar mengajar hanya ditangani seorang penatua yang juga menjabat sebagai ketua jemaat setempat.
“Saya dipanggil ke yayasan untuk kembali diminta menjadi guru honor karena sekolah tidak ada guru setelah guru sebelumnya pensiun pada Mei 2026. Saat itu hanya ibu ketua jemaat yang mengajar,” kata Irvan.
Ia kemudian mulai kembali mengajar sebagai guru honor sekaligus menjalankan tugas sebagai Plt kepala sekolah.
Dengan demikian, hanya dua orang yang saat ini menopang kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Keduanya merupakan tenaga non-ASN yang mengandalkan dukungan yayasan dan pelayanan jemaat.
Masalah Pendidikan di Perbatasan
Keterbatasan tenaga pendidik menjadi salah satu persoalan yang terus dihadapi sekolah. Dalam rapat evaluasi Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Tagulandang, kebutuhan tambahan tenaga pengajar telah disampaikan, termasuk harapan agar ada guru ASN yang dapat ditugaskan untuk membantu sekolah sekaligus menjadi kepala sekolah.
Permintaan tersebut diharapkan dapat direalisasikan demi menjaga keberlangsungan sekolah dan memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan.
Persoalan yang dihadapi SD GMIST Eppata Tetilade bukan semata tentang jumlah murid yang hanya tujuh orang.
Kondisi itu juga menggambarkan tantangan pendidikan di wilayah kepulauan, ketika keterbatasan tenaga pendidik bertemu dengan jumlah anak usia sekolah yang semakin sedikit.
Sangihe merupakan salah satu wilayah terdepan Indonesia yang berhadapan langsung dengan Filipina. Letak geografis tersebut menjadikan akses dan keberlangsungan layanan dasar, termasuk pendidikan, memiliki arti strategis.
Di tengah perayaan 81 tahun Kemerdekaan Indonesia, SD GMIST Eppata Tetilade menghadirkan potret lain tentang makna kemerdekaan. Ketika pembangunan pendidikan nasional terus bergerak menuju digitalisasi dan berbagai inovasi pembelajaran, sekolah di wilayah perbatasan ini masih berjuang memastikan beberapa anak di kampungnya tetap mendapatkan hak untuk belajar.
Namun, sekolah itu belum menyerah.
Dengan jumlah murid yang hanya tujuh orang dan dua tenaga pengajar, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Sekolah tetap menjadi ruang bagi anak-anak di Kampung Kaluwatu untuk memperoleh pendidikan tanpa harus meninggalkan kampung halaman.
Kini, harapan mereka sederhana: hadirnya tambahan tenaga pendidik agar sekolah dapat terus bertahan dan melayani anak-anak di wilayah perbatasan.
“Semoga bisa terealisasi,” ujar Irvan.