Dua siswa asal Kampung Matutuang, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjadi bagian dari pengibar bendera dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8 /2026).
Di balik tugas mengibarkan Sang Merah Putih di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina itu, keduanya masih menghadapi persoalan status kewarganegaraan.
Sekretaris Desa Kampung Matutuang, Reksan Salur Matutuang, mengatakan kedua siswa tersebut merupakan anak dari orang tua yang salah satunya berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), sementara orang tua lainnya belum memiliki status kewarganegaraan atau tercatat sebagai undocumented person.
Kedua siswa tersebut adalah Arjun Makatiho dan Ethel Mae Mendome. Arjun merupakan anak dari Artimi Makatiho yang berstatus WNI dan Tata Sabiala yang belum memiliki status kewarganegaraan. Sementara Ethel merupakan anak dari Arnisto Mendome yang berstatus WNI dan Kimberly Bagus yang juga belum memiliki status kewarganegaraan.
Menurut Reksan, persoalan status kewarganegaraan kedua siswa itu telah berlangsung lama. Ia mengatakan keluarga mereka telah menetap di Kampung Matutuang selama sekitar 23 tahun.
“Dua orang tua mereka yang undocumented person sudah menetap di Matutuang selama 23 tahun. Setiap tahun sudah kami usulkan melalui Disdukcapil dan Imigrasi, tetapi sampai sekarang belum ada respons dari Kementerian Hukum dan HAM,” kata Reksan.
Menurut dia, pengusulan status kewarganegaraan kedua siswa tersebut juga telah mereka lakukan melalui jalur administrasi yang tersedia. Usulan tersebut menurutnya telah lolos dalam proses pengusulan, tetapi rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM belum diterima.
“Usulan status kewarganegaraan mereka sebenarnya sudah lolos, tetapi sampai sekarang rekomendasinya belum keluar. Ini yang membuat dokumen mereka belum lengkap,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat status kewarganegaraan kedua siswa masih belum memperoleh kepastian. Padahal, keduanya telah mendapat kepercayaan menjalankan tugas sebagai bagian dari pengibar bendera pada momentum peringatan kemerdekaan Indonesia.
Persoalan itu tidak berhenti pada urusan administrasi kependudukan. Menurut Reksan, ketiadaan dokumen kewarganegaraan dapat berdampak terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak di wilayah perbatasan.
Ia mengungkapkan, beberapa tahun lalu pernah ada anak dengan persoalan serupa yang menjadi pengibar bendera. Namun, anak tersebut kemudian mengalami kendala ketika hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA karena tidak memiliki dokumen yang diperlukan.
“Beberapa tahun lalu juga pernah ada pengibar seperti ini. Setelah itu dia tidak bisa melanjutkan sekolah ke tingkat SMA karena tidak memiliki dokumen,” kata Reksan.
Kondisi tersebut menjadi kekhawatiran bagi Arjun dan Ethel. Di satu sisi, mereka telah dapat kepercayaan berdiri di barisan pengibar bendera dan menjalankan tugas dalam upacara kemerdekaan. Di sisi lain, mereka masih menunggu kepastian status kewarganegaraan.
Bagi masyarakat di wilayah perbatasan seperti Matutuang, persoalan administrasi kewarganegaraan menjadi isu penting. Kepastian dokumen tidak hanya berkaitan dengan identitas hukum, tetapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan dan layanan publik.
Reksan berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan mempercepat proses penyelesaian status kewarganegaraan kedua siswa.
“Kami berharap persoalan ini segera mendapat perhatian dan penyelesaian, karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Kisah Arjun dan Ethel menjadi ironi pada peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Mereka berdiri membawa Sang Merah Putih di salah satu wilayah terdepan Indonesia, tetapi masih menunggu kepastian atas status kewarganegaraan yang dapat menentukan pendidikan dan masa depan mereka.