Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) sedang berada dalam salah satu fase paling berat sejak resmi berdiri sebagai daerah otonom pada 2007.
Daerah kepulauan yang lahir dari semangat mempercepat pelayanan dan pembangunan itu kini justru menghadapi ujian besar: krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahannya sendiri.
Penetapan Bupati Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana erupsi Gunung Ruang oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bukan sekadar perkara hukum biasa. Kasus ini menyentuh ruang paling sensitif dalam kehidupan masyarakat kepulauan: penderitaan korban bencana.
Di daerah yang hidup berdampingan dengan ancaman gunung api, bantuan bencana bukan hanya soal administrasi anggaran. Itu adalah harapan hidup masyarakat. Ketika dana bantuan diduga diselewengkan, yang terluka bukan hanya keuangan negara, tetapi juga rasa keadilan masyarakat kecil yang selama ini bertahan dalam keterbatasan.
Sitaro sejak awal dibangun dengan mimpi besar menjadi daerah kepulauan yang mandiri. Namun perjalanan hampir dua dekade menunjukkan bahwa tantangan terbesar daerah ini bukan hanya geografis, melainkan kualitas tata kelola pemerintahan. Infrastruktur masih timpang, konektivitas antar pulau terbatas, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah tinggi, sementara ruang ekonomi masyarakat masih sempit.
Kini badai hukum datang di saat masyarakat masih memulihkan diri dari trauma erupsi Gunung Ruang. Situasi ini menciptakan kegelisahan sosial yang nyata. Di lapangan mulai muncul dua arus besar: kelompok yang mendukung penegakan hukum secara tegas dan kelompok yang menganggap kasus ini sarat nuansa politik. Polarisasi seperti ini sangat berbahaya bagi daerah kecil yang hubungan sosial masyarakatnya sangat dekat.
Sitaro Butuh Rekonstruksi Moral Pemerintahan
Meski demikian, pemerintahan tidak boleh lumpuh. Wakil Bupati Heronimus Makainas telah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Tetapi tantangan sebenarnya bukan sekadar menjaga birokrasi tetap bekerja. Tantangan terbesarnya adalah memulihkan kepercayaan masyarakat.
Ke depan, Sitaro membutuhkan lebih dari sekadar pergantian kepemimpinan administratif. Daerah ini membutuhkan rekonstruksi moral pemerintahan. Publik ingin melihat bahwa birokrasi masih memiliki keberpihakan kepada rakyat, terutama korban bencana yang selama ini hidup dalam ketidakpastian.
Momentum ini seharusnya menjadi titik refleksi seluruh elite politik di Sitaro. Politik kepulauan tidak boleh hanya berhenti pada perebutan kekuasaan dan distribusi proyek. Di daerah rawan bencana seperti Sitaro, kepemimpinan harus hadir dengan empati, integritas, dan kemampuan menjaga kepercayaan publik.
Sitaro memiliki potensi besar. Lautnya kaya, sektor perikanannya menjanjikan, pariwisata vulkaniknya unik, dan solidaritas sosial masyarakatnya masih kuat. Namun semua itu tidak akan berkembang jika daerah terus tersandera konflik elite dan krisis integritas.
Hari ini masyarakat Sitaro sedang menyaksikan apakah para pemimpinnya mampu menjadikan krisis ini sebagai momentum pembenahan, atau justru membiarkan daerah tenggelam dalam lingkaran ketidakpercayaan yang berkepanjangan.
Karena sesungguhnya, daerah kepulauan tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu membangun jalan dan gedung. Sitaro membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga harapan masyarakatnya di tengah badai.