Pontianak – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan terhadap pemegang hak atas tanah, khususnya perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), sebagai bagian dari dukungan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 di Kalimantan Barat, Kamis (16/04).
“Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung upaya ini demi kemaslahatan masyarakat, utamanya dengan mengingatkan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi HGU besar untuk melaksanakan komitmen yang telah disampaikan saat pengelolaan lahan, termasuk dalam membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Wamen Ossy usai apel yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, dan dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan koordinasi dan kesiapan menghadapi potensi karhutla.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy Dermawan yang didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Ma’ruf, menegaskan bahwa tren karhutla secara nasional menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.
“Namun, itu tidak menghilangkan kewaspadaan kita, kesiapsiagaan kita, terutama pemerintah, dalam menghadapi ini semua,’ tutur Wamen Ossy.
Sementara itu, Menko Polkam dalam sambutannya menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia.
“Keberhasilan selama ini harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan,” imbaunya.
Dalam apel tersebut juga dilakukan peninjauan pasukan gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, hingga pemadam kebakaran. Selain itu, para pejabat yang hadir meninjau sejumlah peralatan yang telah disiapkan untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.