Sitaro, Lintasutara.com – Di antara ribuan kepala daerah yang memadati Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin, (02/02) pagi, sosok Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Chyntia I. Kalangit hadir sebagai representasi daerah kepulauan di ujung utara Sulawesi. Di forum berskala nasional itu, pemerintah pusat mencoba merapatkan barisan.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah tahun ini tak sekadar seremoni tahunan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sendiri membuka agenda yang mempertemukan para pengambil kebijakan dari pusat hingga daerah tersebut.
Dari kementerian, lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, sekitar 4.453 peserta tercatat hadir.
Rakornas hasil gagasan Kementerian Dalam Negeri itu mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2025.” Tema yang terdengar normatif, tetapi sarat konsekuensi: daerah dapat tuntutan bergerak seirama dengan target ambisius pemerintah pusat.
Di sela agenda, Chyntia menegaskan arti penting forum tersebut bagi pemerintah daerah. “Rakornas ini penting untuk menyepakati kebijakan nasional antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan program-program prioritas Presiden dapat terlaksana secara efektif di daerah,” kata Chyntia.
Bupati Sitaro: Strategis, Bertempatan Tahun Kedua Implementasi Perpres 12 Tahun 2025
Menurut dia, Rakornas 2026 bukan pertemuan biasa. Agenda ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya dan telah menjadi rutinitas pemerintah pusat untuk mengawal pelaksanaan program prioritas presiden. Dengan kata lain, koordinasi tak lagi bersifat ad hoc, melainkan secara sistematis.
Momentum tahun ini juga menjadi strategis karena bertepatan dengan tahun kedua implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Artinya, arah pembangunan sudah memasuki fase eksekusi, bukan lagi perencanaan di atas kertas.
“Melalui Rakornas ini, pemerintah pusat dan daerah bisa semakin solid dalam menjalankan arah pembangunan nasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Bagi kepala daerah, Rakornas kerap menjadi arena tarik-menarik antara kepentingan lokal dan mandat nasional. Namun di forum seperti inilah, peta besar pembangunan tergambar ulang dan daerah seperti Sitaro harus memastikan tetap terlihat di dalamnya.