Palangka Raya – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajaran pertanahan untuk melakukan pembenahan menyeluruh agar mampu mengikuti perubahan zaman yang sangat cepat. Saat memberikan pengarahan di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Rabu (10/12/2025), Menteri Nusron menitipkan pesan tajam kepada jajarannya untuk dipedomani.
“Kita akan digulung disrupsi kalau tidak bebenah. Tidak ada ruang bagi pelayanan yang lambat, kaku, dan tidak adaptif,” tegas Menteri Nusron di hadapan seluruh jajaran yang hadir di Aula Kanwil BPN Provinsi Kalteng.
Menteri ATR/Kepala BPN menekankan, perubahan perilaku masyarakat, percepatan teknologi, dan standar pelayanan publik semakin tinggi dan membuat Kementerian ATR/BPN tidak boleh bekerja dengan pola lama. Pelayanan pertanahan harus menjadi service institution yang responsif, sederhana, bersih, dan modern.
“75-80% tugas Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan publik. Kalau masyarakat berubah cepat, teknologi berubah cepat, tetapi kita tidak berubah, maka institusi ini akan tertinggal dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat,” ungkap Menteri Nusron yang hadir di Kalteng bersama Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid.
Sepanjang Januari hingga 5 Desember 2025, total layanan pertanahan yang ATR/BPN berikan mencapai 8.370.694 layanan, yang mana 76.289 layanan ada di Provinsi Kalteng. Pelayanan ini meningkat dari tahun 2024, yakni sebesar 71.579 layanan.
Peningkatan jumlah layanan menunjukkan bahwa permintaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan terus bertumbuh dan menuntut kualitas kerja yang semakin profesional. Dengan beban layanan yang terus naik setiap tahun, Kementerian ATR/BPN sekiranya mampu menjaga ritme transformasi agar seluruh proses pelayanan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan publik yang semakin dinamis.
Pada pengarahan tersebut, hadir Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalteng, Fitriyani Hasibuan yang memberikan laporan kinerja Kanwil BPN Provinsi Kalteng sepanjang 2025. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian langsung memoderatori pertemuan ini.
(***)