Sitaro, Lintasutara.com — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat relokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Komitmen itu ditegaskan melalui kehadiran langsung Sekretaris Daerah Sitaro, Denny Kondoj, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Hotel Grand Whiz Manado, Kamis, 4 Desember 2025.
Pertemuan tersebut membahas pemulihan kelembagaan dan penyediaan infrastruktur di kawasan relokasi Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Bagi Pemkab Sitaro, forum ini menjadi ruang penting untuk memastikan proses relokasi warga benar-benar menjawab kebutuhan para penyintas bencana.
Kondoj menegaskan, pemerintah daerah tidak sekadar mengikuti alur relokasi, melainkan terlibat aktif mengawal seluruh tahapan. Ia memahami bahwa masyarakat membutuhkan kepastian mengenai masa depan mereka pasca-erupsi.
“Kami hadir bukan sekedar memenuhi undangan, namun untuk memastikan bahwa kepentingan warga Sitaro benar-benar menjadi prioritas. Setiap tahapan relokasi perlu dikawal, mulai dari kesiapan lahan hingga kelengkapan infrastruktur dasar,” ujar Kondoj.
Ia menambahkan, Pemkab Sitaro sudah menyiapkan perangkat daerah yang akan mengambil alih operasional layanan dasar setelah kawasan relokasi dinyatakan siap dihuni.
“Begitu kawasan relokasi siap untuk dihuni, pemerintah daerah harus segera mengambil peran dalam pengelolaan layanan dasar, termasuk administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga pemulihan ekonomi warga,” jelasnya.
Dalam forum itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, turut memberi apresiasi. Ia menilai sikap proaktif Pemkab Sitaro akan mempercepat transisi warga dari hunian sementara menuju perumahan permanen.
“Peran pemerintah Sitaro sangat menentukan. Mereka yang paling memahami kondisi warganya. Dengan komitmen seperti ini, relokasi dapat berjalan lebih cepat dan tepat,” ungkap Tahlis.
Selain kelembagaan, pembahasan juga menyorot kesiapan infrastruktur dasar seperti akses jalan lingkungan, air bersih, sanitasi hingga fasilitas sosial. Kondoj mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan balai teknis untuk memastikan fasilitas itu hadir lengkap dan layak.
“Kami ingin memastikan warga yang direlokasi tidak hanya berpindah tempat, tetapi benar-benar mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan aman,” tambahnya.
Lewat partisipasi aktif dalam pertemuan ini, Pemkab Sitaro kembali menegaskan bahwa relokasi pasca-letusan Gunung Ruang bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan upaya jangka panjang mengembalikan kehidupan masyarakat yang sempat tercerabut oleh bencana.