Sitaro, Lintasutara.com – Tantangan geografis yang membentang dari pulau ke pulau membuat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menempatkan penguatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Tekad itu kembali ditegaskan Wakil Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, saat menghadiri Kegiatan Koordinasi Lintas Sektoral dan Evaluasi Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (Padinakes) Tahun 2025, Sabtu (6/12/2025), di Manado Tateli Resort and Convention Hotel.
Dalam forum yang digelar Kementerian Kesehatan RI bersama Poltekkes Manado tersebut, Heronimus menekankan bahwa Padinakes bukan sekadar beasiswa pendidikan. Program ini, kata dia, adalah langkah strategis untuk mengubah masa depan layanan kesehatan di daerah kepulauan.
“Bagi daerah seperti Sitaro, Padinakes bukan hanya peluang pendidikan, tapi solusi jangka panjang untuk pemerataan pelayanan kesehatan,” tegas Heronimus.
Menurut dia, keterbatasan akses dan distribusi tenaga kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas di wilayah kepulauan. Melalui afirmasi pendidikan ini, putra-putri daerah tak hanya disiapkan menempuh pendidikan kesehatan, tetapi juga diproyeksikan kembali membangun wilayah asal mereka.
Heronimus menggarisbawahi satu tantangan krusial yang kerap terabaikan: keberlanjutan pengabdian para lulusan di kampung halaman. Pembangunan sektor kesehatan, kata dia, tidak boleh berhenti pada meningkatnya angka kelulusan tenaga kesehatan.
“Yang terpenting adalah memastikan mereka kembali dan mengabdi. Mereka inilah yang nantinya akan menjadi tulang punggung pelayanan di puskesmas, klinik, dan wilayah terpencil,” ujarnya.
Forum lintas sektoral ini menjadi ajang penyelarasan kebijakan antara pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan institusi pendidikan agar afirmasi tenaga kesehatan benar-benar menyentuh daerah yang membutuhkan.
Di sela kegiatan, Heronimus menyampaikan harapan agar kuota afirmasi Padinakes untuk Sitaro dapat ditingkatkan pada tahun 2025. Ia menilai, kebutuhan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan harus diterjemahkan menjadi kebijakan afirmatif yang lebih berpihak.
“Semakin banyak anak daerah yang terakomodasi, semakin besar peluang kita membangun sistem kesehatan yang mandiri dan berkualitas,” pungkasnya.
Kegiatan ditutup dengan penyampaian rekomendasi program serta penguatan komitmen bersama antarlembaga. Hasilnya diharapkan mampu mempercepat pemerataan layanan kesehatan, terutama bagi daerah-daerah terpencil seperti Sitaro.