Sangihe, Lintasutara.com – Proses persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jakarta dan manado memasuki tahap sidang lapangan.
Hari ini, Senin (7/03), para hakim melihat langsung kebenaran dari materi gugatan Tabita Gaspar dkk terhadap Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara dan gugatan Elbie Piter dkk terhadap Kementrian ESDM dan PT Tambang Mas Sangihe (PTUN Jakarta) di Desa Bowone, Sangihe.
Tiga lokasi yang dilihat adalah lahan Nasarudin Menangkoda lokasi pipa yang rusak sehari, laydown, dan akses lahan Darelupang yang menurut SSI terdapat buangan material.
Dari sidang tersebut, Hakim Ketua dari PTUN Jakarta Akhdiyat menanyakan apakah di sekitar lokasi terdapat hutan lindung.
“Apakah di sepanjang yang kita lihat ini ada objek vital seperti hutan lindung?” Pertanyaan itu langsung dijawab warga: tidak ada!
Begitu pula pipa air yang beberapa lalu sempat rusak. Hakim bertanya berapa lama kerusakan dan apakah perusahaan sudah bertanggung jawab. Terdengar warga menjawab akibat kerusakan hanya sehari saja air terganggu.
Bahkan seorang pemilik lahan laydown merasa heran atas gugatan itu.
“Bukan ngoni pe lahan kwa ngoni mo gugat (bukan lahan kalian, kalian gugat),” katanya dengan heran dan penuh tanya.
Dari PTUN Jakarta ikut turun Hakim anggota Budiyami Rodding, Panitera Sidang Maria. Sementara PTUN Manado hadir Hakim Ketua Fajar, Hakim Anggota 2 Warisman Simanjuntak dan Panitera Sultan. Dalam sidang tersebut, bukti-bukti penggugat (SSI) tidak berdasar. Sidang berlangsung lancar dan aman di bawah komando Kapolres Sangihe AKBP Tompunuh.
(*)